Kuota Solar Subsidi 2026 Naik 7,8 Persen, Pasokan Daerah Masih Seret

Penulis: Zulkifli Arief  •  Jumat, 13 November 2026 | 05:05:31 WIB
Kuota solar subsidi 2026 naik 7,8 persen menjadi 20,27 juta kiloliter.

ACEH — Kuota solar subsidi 2026 naik 7,8 persen menjadi 20,27 juta kiloliter, tetapi BBM bersubsidi langka di NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nelayan, petani, dan pelaku UMKM paling terdampak antrean panjang di SPBU, sementara Kementerian ESDM menyebut stok nasional cukup untuk 16 hingga 18 hari. Pernyataan DPR itu tidak menyebut bantuan tunai maupun pendaftaran penerima baru.

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah dan PT Pertamina (Persero) membenahi rantai distribusi BBM bersubsidi. Desakan disampaikan di Jakarta, Kamis (12/11/2026), setelah kelangkaan dan antrean panjang terjadi di sejumlah wilayah luar Jawa. Ia juga meminta BPH Migas dan Kementerian ESDM memastikan logistik berjalan lancar.

Stok Nasional Disebut Aman, tetapi SPBU Kosong

Kementerian ESDM mengklaim stok BBM nasional berada pada kisaran 16 hingga 18 hari. Ratna mengingatkan bahwa angka tersebut tidak otomatis berarti pasokan sampai ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Keterbatasan daya tampung fasilitas di daerah dan hambatan pengiriman antarpulau disebut kerap membuat SPBU kehabisan stok.

"Jangan sampai pemerintah menyatakan stok BBM nasional aman, tetapi masyarakat di daerah masih kesulitan mendapatkannya. Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar angka ketersediaan stok, melainkan kepastian BBM tersedia dan mudah diakses," kata Ratna.

Berapa Kuota BBM Subsidi 2026?

Kuota solar subsidi tahun 2026 naik 7,8 persen menjadi 20,27 juta kiloliter. Kuota Pertalite ditetapkan 29,26 juta kiloliter. Bahan yang tersedia tidak memuat total anggaran subsidi energi maupun rincian kuota per daerah.

Ratna menilai penambahan alokasi harus diimbangi tata kelola pengangkutan dan pengawasan lapangan yang ketat. Tujuannya agar aktivitas nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak terhambat.

"Alokasi kuota yang besar harus diimbangi dengan pengelolaan rantai pasok dan distribusi yang efektif. Kelangkaan ini berdampak langsung pada lumpuhnya aktivitas ekonomi sektor produktif dan transportasi di daerah," ujar Ratna.

Apa yang Diminta dari Pemerintah dan Pertamina?

Ratna meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina segera bergerak di empat hal:

  • mengevaluasi kapasitas terminal penyimpanan (storage) di luar Pulau Jawa;
  • menyiapkan langkah mitigasi cuaca buruk menjelang akhir tahun;
  • memperketat kerja sama lintas instansi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi;
  • mengevaluasi menyeluruh sistem pengangkutan dan pengawasan penyaluran.

"Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengangkutan, kapasitas penyimpanan, dan pengawasan penyaluran wajib segera dilakukan. Negara harus hadir menjamin ketahanan energi hingga ke wilayah pelosok dan kepulauan tanpa terkecuali," pungkasnya.

Adakah Bantuan atau Cara Mendaftar?

Pernyataan Ratna adalah desakan politik kepada pemerintah, bukan pengumuman program bantuan sosial. Bahan yang tersedia tidak memuat bantuan tunai, kriteria penerima, jadwal pencairan, bank penyalur, maupun mekanisme pendaftaran.

Pemerintah juga belum diketahui mengumumkan langkah resmi sebagai tanggapan atas desakan tersebut. Warga di daerah terdampak sebaiknya tidak berharap ada kompensasi sebelum ada keputusan resmi. Informasi terbaru tentang pasokan dan penyaluran dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina.

Ke Mana Melapor jika Menemukan Kejanggalan?

Warga yang menemukan dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi, seperti pembelian dalam jumlah tidak wajar atau penjualan di luar SPBU, dapat melapor lewat kanal pengaduan resmi Pertamina dan BPH Migas atau kepada aparat penegak hukum. Waspadai pihak yang menawarkan BBM subsidi lewat calo atau meminta bayaran di luar ketentuan.

Reporter: Zulkifli Arief
Sumber: suarainvestor.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top