Qanun Adat Gayo Mandek di DPRK Aceh Tengah, Batas Harmonisasi 20 November Terlewati

Penulis: Zulkifli Arief  •  Sabtu, 21 November 2026 | 12:32:01 WIB
Pembahasan Rancangan Qanun Adat Gayo di DPRK Aceh Tengah disebut mandek meski telah masuk Prolegda 2026.

TAKENGON — Zam Zam Mubarak menyoroti mandeknya pembahasan Rancangan Qanun Adat Gayo yang telah masuk Program Legislasi Daerah 2026. Menurut dia, Badan Legislasi DPRK Aceh Tengah tidak mengawal proses legislasi sesuai tahapan yang seharusnya.

Penilaian itu disampaikan Zam Zam pada Sabtu (21/11/2026), sehari setelah batas waktu pendaftaran harmonisasi terlewati. Hingga tenggat 20 November 2026, Qanun Adat Gayo disebut belum didaftarkan ke aplikasi harmonisasi.

Ketua DPRK Dinilai Lemah Jalankan Fungsi Legislasi

Zam Zam menilai persoalan ini bukan sekadar administrasi legislasi. Ia menyoroti peran Ketua DPRK Aceh Tengah yang dianggap belum memastikan proses legislasi berjalan sesuai tahapan.

"Ketua DPRK gagal menjalankan fungsi legislasi. Ini adalah fungsi utama DPRK, bukan fungsi tambahan. Kalau fungsi legislasi saja lemah, bagaimana DPRK mau melindungi rakyat?" ujar Zam Zam.

Sebagai pimpinan lembaga legislatif, kata dia, Ketua DPRK seharusnya mengawal setiap rancangan qanun yang masuk Prolegda hingga tahap pembahasan, harmonisasi, dan pengesahan. Ia menilai tidak ada kepemimpinan yang cukup kuat untuk mendorong Qanun Adat Gayo sampai ke harmonisasi.

"Ketua DPRK tidak mampu memimpin Banleg, tidak mampu mendorong pembahasan, dan tidak mampu memastikan Qanun Adat masuk harmonisasi tepat waktu. Ini kepemimpinan legislasi yang lemah," katanya.

Batas Harmonisasi 20 November Terlewati

Menurut Zam Zam, 20 November 2026 merupakan batas waktu pendaftaran melalui aplikasi harmonisasi. Sampai tanggal itu lewat, Qanun Adat Gayo belum didaftarkan.

Kondisi tersebut membuat peluang pembahasan qanun pada tahun ini terancam tertutup. "Ini adalah pengingkaran aspirasi masyarakat adat. Ini bukti pimpinan DPRK Aceh Tengah tidak pro terhadap perlindungan masyarakat adat Gayo," ujarnya.

Masyarakat adat sebelumnya telah menyampaikan aspirasi agar hukum adat Gayo mendapat pengakuan dan perlindungan melalui regulasi daerah. Aspirasi itu belum terwujud karena pembahasan qanun tidak berlanjut.

Qanun Adat Gayo Dianggap Kunci Mitigasi Bencana

Zam Zam menegaskan Qanun Adat Gayo tidak hanya mengatur adat istiadat. Di dalamnya terdapat materi soal perlindungan hutan, Danau Laut Tawar, mata air, tanah ulayat, serta kearifan lokal dalam menjaga lingkungan.

Aspek-aspek itu berkaitan erat dengan pencegahan bencana di dataran tinggi Gayo yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. "Gagalnya Qanun Adat sama dengan gagalnya mitigasi bencana. Karena Qanun Adat itulah yang mengatur bagaimana masyarakat Gayo menjaga hutan agar tidak longsor, menjaga danau agar tidak banjir, dan menjaga tanah agar tidak rusak," katanya.

Masyarakat adat Gayo selama ini memiliki aturan dan kearifan lokal, termasuk larangan menebang hutan di kawasan hulu, menjaga daerah resapan air, serta mengatur pemanfaatan Danau Laut Tawar. Tanpa penguatan regulasi daerah, Zam Zam khawatir aturan adat itu tidak punya landasan hukum cukup kuat.

"Ketika hutan ditebang sembarangan, siapa yang bisa melarang kalau tidak ada Qanun? Ketika danau dirusak, siapa yang bisa menindak? Inilah yang menjadi kekhawatiran kita," tegasnya.

Kopi Gayo hingga Danau Laut Tawar Terancam

Zam Zam juga menyoroti potensi dampak mandeknya qanun terhadap sumber kehidupan masyarakat Gayo. Komoditas Kopi Gayo, kelestarian Danau Laut Tawar, dan kawasan hutan menjadi tiga aspek yang paling dia soroti.

Ketiganya tidak hanya bernilai ekologis, tetapi berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi warga Aceh Tengah. Tanpa regulasi yang mengakui hak dan kewenangan masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam dinilai semakin sulit dikendalikan.

"DPRK tidak peduli terhadap hajat hidup rakyat Gayo. Jika kopi, danau, dan hutan lepas dari kendali adat, maka yang untung adalah para pemodal dan pihak luar. Rakyat Gayo hanya jadi penonton di tanahnya sendiri," ujarnya.

Banleg Diminta Bertanggung Jawab

Zam Zam menduga ada upaya sistematis yang melemahkan posisi masyarakat adat Gayo. Dugaan itu muncul menyusul tidak berlanjutnya pembahasan qanun hingga melewati batas harmonisasi.

"Ini patut diduga ada konspirasi pelemahan Masyarakat Adat Gayo. Polanya jelas, dari awal sudah diganjal, diulur-ulur, lalu dibiarkan lewat batas harmonisasi hingga batal," katanya.

Meski begitu, Zam Zam mengakui dugaan tersebut merupakan penilaian pribadinya yang perlu diklarifikasi kepada pihak terkait. Ia meminta Banleg DPRK Aceh Tengah memberi penjelasan kepada masyarakat soal penyebab tidak berlanjutnya pembahasan Qanun Adat Gayo, meski qanun itu sudah masuk Prolegda 2026.

Reporter: Zulkifli Arief
Sumber: dialeksis.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top