ACEH — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat koreksi perhitungan subsidi listrik PT PLN (Persero) tahun 2025 sebesar Rp1,07 triliun, sehingga nilai subsidi menjadi Rp87,46 triliun. Temuan ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 33/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026. Pelanggan rumah tangga penerima subsidi perlu mencermati dampaknya terhadap penyaluran bantuan listrik ke depan.
Pemeriksaan ini bertujuan menilai kepatuhan pengelolaan subsidi listrik terhadap PMK Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. BPK menyimpulkan pengelolaan subsidi telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam semua hal yang material, kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam temuan.
Besaran Koreksi dan Nilai Subsidi 2025
Salah satu temuan utama adalah koreksi perhitungan subsidi listrik tahun 2025 sebesar Rp1,07 triliun. Setelah koreksi tersebut, nilai subsidi listrik tahun 2025 tercatat Rp87,46 triliun.
BPK menilai ketidakhematan subsidi dan kompensasi biaya penyediaan tenaga listrik berkaitan dengan data yang belum lengkap, valid, dan efisien. Kondisi itu meningkatkan risiko fiskal pemerintah.
Mengapa Subsidi Berisiko Tidak Tepat Sasaran
Dalam bagian Dasar Kesimpulan, BPK menguraikan potensi ketidakhematan subsidi listrik yang meningkatkan risiko fiskal pemerintah. Risiko muncul karena pemerintah belum menetapkan sasaran kelompok desil pelanggan penerima subsidi listrik dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain itu, BPK menilai upaya PT PLN menekan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP TL) belum optimal. Dua hal itu membuat penyaluran subsidi rawan meleset dari kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Beban Rp15,39 Triliun dari Pembangkit Swasta
BPK mencatat beban pembayaran listrik kepada pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP) pada 2025. Melalui skema Unutilized Capacity Payment (UCP)/Take or Pay (ToP), beban pembelian listrik dari IPP mencapai Rp15,39 triliun.
Beban itu disoroti karena ada persoalan penyelesaian proyek pembangkit listrik yang mengalami keterlambatan. BPK menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan tambahan biaya cost to complete atas Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) akibat proyek ketenagalistrikan yang berlarut-larut dan belum dilakukan impairment.
Selisih Kurs Gerus Kinerja Keuangan PLN Rp12,46 Triliun
Temuan lain menyangkut pengelolaan risiko depresiasi rupiah terhadap valuta asing atau selisih kurs. BPK menilai pengelolaan risiko itu belum optimal karena ada ketidaksesuaian antara arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan.
Pendapatan PLN diterima dalam rupiah, sedangkan mayoritas transaksi pembelian listrik, energi primer, dan pinjaman investasi dipengaruhi atau dibayarkan dalam mata uang asing. BPK menyatakan PT PLN kurang optimal mengelola risiko depresiasi rupiah terhadap valuta asing karena mismatch antara cash inflow dengan cash outflow.
"...pendapatan PT PLN diterima dalam mata uang rupiah namun mayoritas transaksi pembelian listrik, energi primer, pinjaman untuk investasi PT PLN dipengaruhi dan dibayarkan dalam mata uang asing sehingga mengakibatkan penurunan kinerja keuangan perusahaan PT PLN Tahun 2025 senilai Rp12,46 triliun," demikian kutipan dalam dokumen pemeriksaan BPK.
Masalah Operasional dan Kontraktual yang Ikut Disorot
BPK juga mengidentifikasi sejumlah masalah operasional dan kontraktual dalam penyediaan tenaga listrik. PT Pelayanan Bahtera Adiguna menghadapi beban usaha pengangkutan batu bara yang tidak didukung kapasitas keuangan memadai untuk menjaga Security of Supply.
Stabilitas tegangan menengah pada sistem distribusi Sulawesi Tenggara dinilai belum optimal dan memerlukan penguatan. Penyelesaian sengketa tarif bahan bakar batu bara pada PLTU Mulut Tambang (2 x 110 MW) yang berlarut-larut juga menimbulkan risiko terhadap keandalan sistem kelistrikan Sumatera.
Persoalan lain adalah penyelesaian aspek lingkungan dan perjanjian jual beli tenaga listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) pada proyek PLTU mulut tambang. Termasuk implementasi Pajak Pertambahan Nilai batu bara yang menjadi tanggungan PLN dan berisiko meningkatkan beban pembelian tenaga listrik. BPK turut mencatat persoalan pada PLN Indonesia Power dalam menentukan kelanjutan pekerjaan PLTM Harjosari yang berpotensi meningkatkan beban perusahaan.
Apa Arti Temuan Ini bagi Penerima Subsidi Listrik
Laporan BPK tidak memuat keputusan penghentian atau perubahan nominal subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga. Temuan ini merupakan hasil audit kepatuhan atas pengelolaan subsidi tahun 2025, bukan penetapan tarif atau daftar penerima baru.
Masyarakat yang ingin memastikan status penerima subsidi listrik dapat mengecek data melalui kanal resmi Kementerian Sosial, yakni cekbansos.kemensos.go.id, atau menghubungi kantor desa/kelurahan setempat. Informasi lengkap mengenai mekanisme subsidi listrik dapat diakses melalui laman resmi PLN dan Kementerian ESDM.
Warga diminta waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan petugas dan menawarkan jasa pengurusan subsidi dengan biaya tertentu. Pengaduan terkait penyaluran bantuan sosial dapat disampaikan ke kanal resmi Kementerian Sosial atau layanan pengaduan PLN.