JAKARTA — Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengingatkan agar proses pengajuan anggaran tidak menjadi penghambat pemulihan permanen banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Ia menekankan bahwa arahan Presiden dan kesiapan Kementerian Keuangan harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh kementerian terkait.
"Tolong diajukan usulan anggaran sesuai rencana kegiatan renduk ke Menkeu. Makin cepat makin baik sehingga jika sudah ditransfer Kemenkeu, makin cepat kita bergerak," kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/6/2026). Ia memperingatkan agar tidak ada pihak yang justru menunda pengajuan meskipun anggaran sudah disiapkan pemerintah pusat.
Setelah masa tanggap darurat dan transisi dinyatakan selesai, Satgas PRR kini memfokuskan diri pada rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang. Posko Nasional Satgas PRR juga meminta kementerian dan lembaga mempercepat pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2026 sekaligus mulai menyusun kebutuhan pendanaan untuk Tahun 2027.
Langkah ini dinilai krusial agar tidak terjadi jeda pelaksanaan program antartahun. Renduk yang berlaku untuk periode 2026–2028 ini menjadi pedoman utama bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
Berdasarkan pemantauan Posko Nasional per 3 Juni 2026, sejumlah kementerian telah memasuki tahap penganggaran di Kementerian Keuangan atau bahkan telah memperoleh alokasi pagu. Delapan di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama.
Sementara itu, beberapa kementerian dan lembaga lainnya masih menyelesaikan proses internal dan penyusunan dokumen pendukung sebelum diajukan ke Kemenkeu.
Percepatan pendanaan menjadi semakin mendesak karena sejumlah program pemulihan sudah siap dijalankan. Di sektor pertanian, rehabilitasi lahan terdampak dilaporkan mencapai progres 63 persen, dan kegiatan tanam kembali telah dimulai di beberapa wilayah Aceh.
Di sektor pendidikan, revitalisasi sekolah terdampak terus berlangsung agar siswa tidak lagi belajar di fasilitas darurat. Sementara itu, pembangunan hunian tetap juga dipercepat untuk memastikan masyarakat korban bencana dapat segera menempati tempat tinggal yang aman dan layak.
Renduk Pascabencana Sumatera sendiri disusun melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bappenas, dan Satgas PRR. "Ini kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak dan kementerian/lembaga. Kemudian disandingkan oleh Bappenas dan Satgas PRR juga ikut," ujar Tito.