BIREUEN — Perwakilan Satgas PRR Wilayah Aceh, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., memberikan apresiasi kepada Pemkab Bireuen atas respons cepat dalam menangani dampak bencana. Ia menyebut Bireuen menjadi salah satu daerah yang lebih sigap dibandingkan wilayah lain yang mengalami bencana serupa.
Salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan itu adalah realisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan hibah. Imran menjelaskan, Kabupaten Bireuen tidak mendapat penambahan atau penyesuaian alokasi anggaran karena total APBD daerah telah berada di atas Rp1 triliun.
Meski demikian, ia menyoroti tingkat serapan anggaran yang masih relatif rendah, yakni sekitar 55,24 persen. “Hal ini juga menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri yang mengingatkan agar pemerintah daerah segera mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana,” ujar Imran.
Pada sektor pertanian, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Mulyadi, melaporkan bahwa lahan sawah yang rusak akibat bencana telah berhasil diperbaiki seluas 1.943 hektare. Proses perbaikan melibatkan kelompok tani setempat sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan.
“Pembukaan saluran irigasi dilakukan secara bertahap, mengingat sebagian jaringan masih dalam tahap perbaikan,” jelas Mulyadi. Menanggapi hal itu, Imran menyampaikan arahan Menteri Pertanian RI yang menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk wilayah dengan kendala pengairan berat, pemerintah daerah diminta segera mengusulkan bantuan pengadaan pompa.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen, Mohammad Amrullah, mengungkapkan bahwa daerahnya menerima bantuan keuangan sebesar Rp32 miliar dari dua daerah lain. Rinciannya, Rp30 miliar dari Pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dan Rp2 miliar dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.
Dana dari Asahan akan digunakan untuk membangun kembali ruas jalan Blang Gandai–Salah Sirong Jaya di Kecamatan Jeumpa sepanjang kurang lebih 10 kilometer yang rusak berat akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025. Sementara bantuan dari Solok Selatan dialokasikan untuk memperbaiki ruas jalan Punjot–Pante Peusangan di Kecamatan Jangka yang rusak akibat banjir.
“Bantuan ini merupakan bagian dari skema solidaritas antardaerah dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra,” sebut Amrullah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, Fadhli, melaporkan bahwa banjir bandang dan tanah longsor akhir tahun 2025 mengakibatkan kerusakan infrastruktur di 12 dari 17 kecamatan. Tingginya debit dan kecepatan aliran air menyebabkan gerusan pada badan jalan hingga merusak struktur secara menyeluruh.
Akibatnya, sejumlah ruas jalan tidak lagi bisa diperbaiki ringan dan memerlukan pembangunan ulang total. Ruas yang terdampak antara lain Tingkeum Manyang–Mon Keulayu, Pulo Reudeup–Kuala Ceurape, Paya Cut–Pante Lhong, Alue Limeng–Salah Sirong Jaya, Blang Gandai–Alue Limeng, dan Punjot–Pante Peusangan.
Imran berharap Pemkab Bireuen dapat memperkuat sinergi dengan TNI dan Polri dalam mendukung percepatan pembangunan jalan dan jembatan pascabencana. Ia juga mendorong pembentukan Satgas Kabupaten yang bertugas melakukan pembaruan data secara berkala dan menjadi media koordinasi lintas sektor.