SIGLI — Wakil Bupati Pidie, Alzaizi, mendampingi Sekretaris Daerah, Drs. Samsul Azhar, serta kepala Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie dalam Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI. Agenda yang digelar di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI itu diikuti melalui Zoom Meeting dari Pidie.
Forum yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Ketua Umum APKASI, APPSI, dan APEKSI tersebut memfokuskan pembahasan pada tiga hal utama: kebijakan remunerasi kepala daerah, sistematika Dana Bagi Hasil (DBH), serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kesimpulan rapat, Komisi II DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Evaluasi ini dinilai perlu agar besaran penghasilan lebih adil dan proporsional dengan mempertimbangkan beban tugas, kinerja, kondisi daerah, serta kemampuan fiskal masing-masing wilayah.
Selain itu, DPR juga meminta evaluasi terhadap formula dan mekanisme penyaluran DBH. Perhatian khusus diberikan kepada daerah penghasil sumber daya alam, daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, maupun wilayah dengan kapasitas fiskal rendah.
Pemerintah daerah, termasuk Pemkab Pidie, menyoroti perlunya percepatan penyaluran kurang bayar DBH Tahun 2026. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal, pemerintah daerah juga didorong melakukan langkah strategis. Beberapa di antaranya optimalisasi aset daerah, digitalisasi pendapatan, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan sektor unggulan, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Bagi Pemerintah Kabupaten Pidie, forum ini menjadi momentum penting untuk mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat sekaligus memperkuat koordinasi dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Wakil Bupati Alzaizi bersama jajaran menunjukkan komitmen untuk memastikan kebijakan fiskal yang diterapkan dapat mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.