BANDA ACEH — Pembahasan antara PANDI dan Pemerintah Aceh menyasar satu gagasan spesifik: menghadirkan Aksara Jawi sebagai bagian dari nama domain internet, bukan sekadar simbol yang tersimpan di naskah kuno. Skema yang dipakai adalah Internationalized Domain Name (IDN) pada tingkat Top-Level Domain.
Lewat skema tersebut, nama yang merepresentasikan Indonesia, Indo, Nusantara, maupun identitas tertentu dapat ditampilkan memakai aksara non-Latin. Aksara Jawi dipilih karena jejaknya di Aceh sudah panjang, mulai dari naskah keagamaan, karya sastra, dokumen administrasi, sampai catatan sejarah.
PANDI menilai pengembangan domain berbasis aksara lokal tidak berhenti pada kesiapan teknologi. Bentuk aksara yang dipakai perlu punya landasan kebahasaan yang kuat dan bisa diterima masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan praktisi dinilai perlu dilibatkan dalam proses pengembangannya. Aspek yang dicakup mencakup kebahasaan, teknis, kebijakan internet global, kebutuhan pengguna, hingga kesiapan ekosistem digital.
Dari sisi teknologi, PANDI mendorong penerapan Universal Acceptance. Langkah itu diperlukan agar domain beraksara non-Latin bisa dipakai optimal di berbagai layanan digital, termasuk situs web, aplikasi, surat elektronik, dan sistem digital lainnya.
Penggunaan aksara non-Latin pada nama domain bukan hal baru di kawasan. Malaysia memiliki IDN ccTLD .?????? yang merepresentasikan nama negaranya dalam aksara Arab dan dikelola MYNIC.
Pengalaman itu menjadi salah satu contoh bahwa identitas budaya bisa dihadirkan pada tingkat domain teratas memakai aksara non-Latin. Bagi Aceh, langkah serupa dinilai sejalan dengan posisi Aksara Jawi sebagai warisan yang masih hidup di masyarakat.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dedy Yuswadi, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti rencana tersebut melalui koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah, termasuk menyiapkan aspek regulasi.
"Tinggal kita siapkan draftnya dan kita tindak lanjuti terus, sehingga tahun depan kita sudah bisa bergerak," ujar Dedy Yuswadi.
Pemerintah Aceh juga akan berkoordinasi dengan akademisi dan komunitas untuk memperluas sosialisasi serta mendorong penggunaan Aksara Jawi, baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan.
Digitalisasi aksara daerah dinilai dapat menciptakan ruang baru bagi pengembangan karya dan produk kreatif. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam, menyebut potensi ekonomi itu ditopang jumlah penutur yang besar.
"Pasarnya besar karena penutur bahasa daerah jumlahnya jutaan. Kalau aksara dan bahasa daerah bisa menjadi sumber ekonomi, akan muncul peluang dari menulis, penerbitan, pemasaran, hingga membuka lapangan usaha dan lapangan kerja," ujar Neil.
Menurutnya, situs berbasis aksara lokal dapat berjalan berdampingan dengan versi Latin sehingga mampu menjangkau pengguna dengan kebutuhan dan karakter pasar yang berbeda.
Ketua PANDI, Isnawan, menyebut pemanfaatan IDN sebagai salah satu cara agar keberagaman bahasa dan aksara Nusantara terus digunakan di ruang digital.
"Melalui IDN, kita ingin agar kekayaan aksara Nusantara tidak hanya tersimpan sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat hidup dan digunakan dalam ekosistem digital," ujar Isnawan dalam siaran pers, Sabtu (26/9/2026).
Melalui pengembangan tersebut, PANDI berharap Aceh dapat membawa Aksara Jawi yang selama ini dikenal lewat manuskrip dan dokumen sejarah ke dalam ekosistem digital, sekaligus memperluas representasi identitas budaya Indonesia di ruang siber.