Lima Langkah Mengembalikan Kejayaan Sastra Aceh, dari Digitalisasi Manuskrip hingga Alih Aksara Jawoe

BANDA ACEH — Kejayaan literasi Aceh pada abad ke-16 dan 17 yang melahirkan nama-nama besar seperti Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin ar-Raniri, hingga Syekh Abdurrauf as-Singkili kini berjarak jauh dari generasi muda. Naskah klasik peninggalan mereka tersimpan rapi, tetapi tidak lagi dibaca. Diskusi di warung-warung kopi dari Banda Aceh hingga Tamiang lebih sering berkutat pada nostalgia kehebatan Kesultanan Aceh ketimbang upaya menghidupkan kembali tradisi tulisnya.

Secara historis, kemunduran sastra Aceh memang berkaitan dengan strategi kolonial Belanda. Ketika Perang Aceh pecah pada 1873, Belanda tidak hanya menembakkan meriam ke benteng pertahanan, tetapi juga menyasar jantung intelektual Aceh. Ribuan manuskrip kuno beraksara Jawoe dijarah dan diboyong ke Belanda.

Amnesia Kultural, Bukan Lagi Penjajah, Jadi Musuh Utama

Menyalahkan Belanda yang telah pergi lebih dari delapan dekade disebut sebagai sikap malas. Musuh terbesar khazanah sastra Aceh saat ini adalah amnesia kultural dan sikap abai masyarakat sendiri. Setelah Aceh menjadi bagian Indonesia dan sistem pendidikan nasional memakai aksara Latin, tulisan Jawoe perlahan digeser dari kurikulum lokal.

Akibatnya ironis. Aceh mewarisi puluhan ribu naskah klasik bernilai tinggi, tetapi generasi muda, termasuk kalangan penulis, gagap membaca warisan nenek moyangnya. Aksara Jawoe yang dulu menjadi aksara diplomasi internasional Asia Tenggara kini dianggap sekadar hiasan dinding atau teks eksotik yang ditakuti karena disangka mantra kuno.

Triliunan Dana Otsus dan Komunitas Literasi yang Berjuang Sendiri

Aceh dikaruniai anggaran otonomi khusus yang melimpah selama bertahun-tahun. Namun, berapa persen dari triliunan rupiah itu yang dialokasikan untuk membiayai riset filologi, penerbitan ulang naskah kuno, atau subsidi penerbitan buku sastra lokal?

Pemerintah daerah disebut lebih sibuk membangun proyek fisik yang beberapa di antaranya belum fungsional meski menghabiskan dana miliaran rupiah. Sementara itu, komunitas literasi menerbitkan majalah atau antologi puisi independen dengan dana swadaya. Tradisi lisan Didong dan Panton dibanggakan, tetapi para penuturnya menua tanpa sistem dokumentasi digital yang terstruktur.

Sastra Aceh modern mengalami marginalisasi ganda. Di tingkat nasional, ia tergerus sentralisasi industri penerbitan di Pulau Jawa. Di daerah, sastra terpinggirkan oleh prioritas politik praktis.

Lima Langkah yang Ditawarkan untuk Membangkitkan Tradisi Tulis

Mengembalikan kejayaan khazanah sastra Aceh dinilai tidak akan selesai hanya dengan seminar budaya berbiaya ratusan juta rupiah yang ditutup dengan foto bersama. Diperlukan langkah konkret dan radikal, dimulai dari lima hal berikut.

• Revolusi digitalisasi dan akses terbuka manuskrip. Perpustakaan Daerah dan dinas terkait diminta berhenti "memenjarakan" manuskrip kuno di lemari kaca berdebu. Digitalisasi resolusi tinggi dengan prinsip akses terbuka harus dilakukan terhadap seluruh manuskrip Aceh yang tersisa, disertai platform digital yang memungkinkan masyarakat, mahasiswa, dan peneliti dunia mengunduh serta mengkaji naskah secara gratis tanpa birokrasi berbelit.
• Revitalisasi literasi aksara Jawoe di sekolah. Pengajaran aksara Jawi tidak boleh berhenti pada formalitas dayah tradisional atau kurikulum muatan lokal yang sekadar mengisi jam kosong. Dibutuhkan metode pengajaran interaktif berbasis aplikasi agar siswa di Aceh mampu memindahtangankan teks Jawoe klasik ke dalam bahasa Latin secara mandiri.
• Program masif alih aksara dan penerjemahan. Pemerintah Aceh bersama pakar dan akademisi wajib menyusun program strategis, misalnya menargetkan sedikitnya 50 naskah klasik endatu dialihaksarakan dan diterjemahkan setiap tahun.
• Penerjemahan naskah ilmiah, tasawuf, dan hikayat kuno. Kitab-kitab masa silam serta hikayat kuno harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar dapat diakses publik luas, bukan hanya kalangan filolog.
• Alokasi anggaran khusus untuk riset dan penerbitan. Dana otonomi khusus perlu diarahkan sebagian untuk membiayai riset filologi, penerbitan ulang naskah kuno, dan subsidi penerbitan buku sastra lokal yang selama ini dikerjakan komunitas literasi secara swadaya.

Tanpa kelima langkah itu, khazanah sastra Aceh berisiko tinggal menjadi narasi nostalgia di warung kopi. Ia dikagumi, dibanggakan, tetapi tidak pernah lagi dibaca generasi berikutnya.