JAKARTA — Rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah dari Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Kamis (8/10/2026), membahas penanganan bencana yang sedang berlangsung sekaligus langkah menghadapi potensi bencana susulan. Rapat digelar melalui konferensi video dan diikuti para bupati serta wali kota wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Turut mendampingi Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
Fokus utama rapat menyoroti kesiapan ekskavator yang perlu ditempatkan di kabupaten/kota terdampak maupun titik dengan tingkat kerawanan tinggi. Wagub yang akrab disapa Dek Fadh menilai peralatan dan sumber daya penanganan bencana harus tersedia sebelum kondisi darurat terjadi. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak boleh bersifat reaktif.
Dek Fadh meminta seluruh bupati dan wali kota terdampak segera menyampaikan surat permohonan resmi kepada Ketua Satgas PRR Sumatera. Lewat surat itu, kebutuhan alat berat masing-masing daerah dapat diinventarisasi dan dipetakan berdasarkan tingkat kerawanan serta kebutuhan lapangan. Mekanisme ini mempercepat dukungan dari pemerintah pusat.
“Kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Karena itu, alat berat harus disiapkan dan standby di daerah-daerah yang rawan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat bisa langsung digunakan,” ujar Dek Fadh.
Dalam rapat yang juga diikuti sejumlah kepala daerah dan SKPA terkait itu, Dek Fadh menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I. Instansi tersebut dinilai bekerja keras menangani sungai pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Aceh. Penanganan sungai dianggap bagian penting untuk mengurangi risiko bencana lanjutan.
Sejumlah alur sungai mengalami pendangkalan maupun perubahan kondisi akibat material yang terbawa banjir dan longsor. Namun upaya itu tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Aceh. Pemerintah kabupaten dan kota diminta mengambil peran aktif menangani sungai dangkal di wilayah masing-masing.
Dek Fadh meminta pemerintah daerah memetakan sungai dan saluran air yang mengalami pendangkalan, penyempitan, maupun tertutup material pascabencana. Penanganan kemudian dilakukan sesuai kewenangan masing-masing daerah.
“Kami mengapresiasi kerja keras BWS Sumatera I yang terus bergerak menangani sungai pascabencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif. Sungai yang dangkal akibat material bencana harus segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan di akhir tahun,” tegas Dek Fadh.
Rapat menempatkan periode musim penghujan pada akhir tahun sebagai salah satu perhatian utama. Normalisasi dan pembersihan sungai rawan diminta disiapkan sejak dini, terutama di daerah yang sebelumnya mengalami banjir, longsor, atau sedimentasi berat. Kesiapan tidak cukup dilakukan ketika curah hujan tinggi mulai terjadi.
Koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, BWS Sumatera I, dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat. Tujuannya agar penanganan berjalan terpadu dan tidak sendiri-sendiri.
Bagi Pemerintah Aceh, penanganan bencana bukan hanya merespons saat musibah terjadi. Alat berat harus siap, sungai tertangani, titik rawan terpetakan, dan seluruh perangkat pemerintahan bergerak sebelum ancaman datang. Langkah antisipatif itu diharapkan mempercepat respons jika bencana susulan terjadi sekaligus mengurangi risiko banjir pada puncak musim penghujan di penghujung tahun.