BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, meminta pemerintah kabupaten dan kota mengaktifkan kembali posko penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memperkuat koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, dan instansi terkait. Koordinasi itu dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus menjaga kesiapan daerah menghadapi dampak kabut asap terhadap warga.
Imbauan disampaikan setelah BMKG mencatat penurunan kualitas udara di sejumlah wilayah Aceh. Pada 16 Oktober 2026, kabut asap berdampak pada peningkatan polusi partikel halus PM2,5 yang berisiko memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, hingga gangguan kardiovaskular.
Mualem menekankan kelompok rentan sebagai prioritas perlindungan. Ia meminta warga mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap berlangsung.
"Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan," kata Mualem, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Warga juga diminta tidak melakukan pembakaran terbuka, baik untuk membuka lahan, membakar sisa hasil pertanian, maupun membuang sampah dengan cara dibakar. Aktivitas itu berpotensi memperburuk kondisi kabut asap yang sudah menyelimuti wilayah Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya.
Bagi pengguna jalan, Mualem meminta kehati-hatian saat berkendara di tengah jarak pandang terbatas. Pengendara diimbau menyalakan lampu kendaraan, mengurangi kecepatan, serta menepi di lokasi aman apabila jarak pandang tidak memungkinkan perjalanan dilanjutkan.
Langkah perlindungan diri lain yang disarankan adalah penggunaan masker yang mampu menyaring partikel PM2,5. Warga juga diminta menutup pintu dan jendela ketika kabut asap semakin pekat untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah.
"Masyarakat juga diimbau menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, atau gangguan kesehatan lainnya," ujarnya.
Selain kesiapan fasilitas kesehatan, Mualem meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor. Dukungan TNI, Polri, dan instansi terkait diharapkan mempercepat penanganan titik api serta mitigasi risiko kesehatan warga selama kabut asap berlangsung.
"Pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan kembali posko penanganan karhutla serta memperkuat koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, dan instansi terkait," jelas Mualem.
Sejumlah wilayah Aceh dilaporkan terdampak kabut asap sejak 13 Oktober 2026. Pemerintah kabupaten dan kota kini dituntut menyiapkan layanan medis selama 24 jam di RSUD, puskesmas, klinik, dan pos kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pelayanan akibat paparan polusi udara.