ACEH — Pemerintah mengalokasikan Rp1,28 triliun untuk membiayai setoran awal pembukaan rekening bagi sekitar 25 juta warga kelas menengah ke bawah. Program Satu Orang Satu Rekening menargetkan kenaikan inklusi keuangan dari 93% menjadi 99%. Setiap penerima manfaat mendapat saldo awal Rp50.000 tanpa biaya pembukaan akun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan alokasi anggaran tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10). Anggaran Rp1,28 triliun itu disiapkan untuk membiayai setoran awal pembukaan rekening secara gratis bagi puluhan juta warga.
Penerima manfaat program ditargetkan mencapai sekitar 25 juta orang dari kategori desil 1 hingga 4 yang berusia di atas 17 tahun. Pendataan disiapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersama perbankan syariah, berdasarkan integrasi data kependudukan dan kesejahteraan sosial.
Setiap warga yang terdaftar akan langsung memperoleh fasilitas pembukaan akun keuangan tanpa dipungut biaya. Pemerintah menyiapkan setoran awal Rp50.000 per rekening sebagai modal pembuka.
"Ini untuk sekitar 25 juta warga desil 1 hingga 4 di usia di atas 17 tahun, dan ini disiapkan datanya oleh BRI dan Bank Syariah berdasarkan data Kemenkes daripada BPS dan juga LPS. Setoran awal disiapkan Rp50.000 dan anggarannya Rp1,28 triliun," terang Airlangga.
Data kependudukan dan kesejahteraan sosial menjadi basis utama penentuan penerima. Integrasi antarinstansi disebut menjadi kunci agar penyaluran tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program bantuan lain.
Airlangga menyebut program Satu Orang Satu Rekening akan mendorong inklusivitas keuangan nasional mendekati 99 persen, naik dari posisi saat ini 93 persen. Kenaikan enam poin persentase itu setara dengan penambahan puluhan juta pemilik rekening baru dalam satu periode.
"Menindaklanjuti Bapak Presiden, kami siapkan program Satu Orang Satu Rekening, dan dengan program Satu Orang Satu Rekening ini, inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen, Pak. Jadi naik dari 93 persen menjadi 99 persen," ujar Airlangga.
Bagi perbankan, khususnya BRI dan bank syariah, program ini berpotensi menambah basis nasabah ritel segmen bawah. Namun skala 25 juta rekening baru juga menuntut kesiapan infrastruktur layanan, termasuk edukasi literasi keuangan agar rekening tidak berakhir pasif.
Pemerintah menegaskan pembentukan rekening massal tidak hanya mengejar formalitas kepemilikan akun bank. Tujuan utamanya memastikan seluruh bantuan sosial dan insentif ekonomi tersalur efisien, tepat sasaran, dan tanpa potongan.
"Nah, ini kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif, jadi bukan soal hanya pembukaan rekening," tutur Airlangga.
Dengan rekening atas nama penerima, penyaluran bansos bisa langsung ditransfer tanpa perantara. Skema ini juga membuka jalan bagi pencatatan riwayat transaksi yang lebih rapi, yang pada akhirnya bisa dipakai sebagai dasar penilaian kelayakan kredit bagi warga yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan.
Pelaksanaan program bergantung pada kesiapan data penerima dan koordinasi antara BRI, bank syariah, serta instansi penyedia data kependudukan dan kesejahteraan. Pemerintah belum merinci jadwal pencairan bertahap maupun mekanisme verifikasi ulang bagi warga yang datanya tidak cocok.