BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menegaskan status siaga darurat jadi dasar pengerahan personel dan peralatan penanggulangan bencana di seluruh kabupaten/kota. Instruksi itu disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (12/11/2026).
Sejumlah instansi diminta memastikan kesiapan peralatan masing-masing. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pengairan masuk dalam daftar yang wajib bersiaga.
Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca dan potensi curah hujan beberapa bulan ke depan. Pemerintah Aceh merujuk pada surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 10 November 2026 soal kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di wilayah pascabencana Sumatera.
Selain itu, penetapan status mengacu pada hasil analisis dan prediksi curah hujan bulanan yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Penetapan ini sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh," kata Mualem.
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bersama pemangku kepentingan terkait diminta melakukan pemantauan di seluruh kabupaten/kota selama 24 jam. Setiap kejadian bencana harus segera dilaporkan agar kebutuhan penanganan di lapangan bisa ditindaklanjuti cepat dan terkoordinasi.
Mualem juga meminta penguatan koordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, kementerian/lembaga, serta pihak terkait. Sinergi itu diperlukan agar sumber daya tiap instansi termanfaatkan sesuai kebutuhan penanganan dan warga terdampak.
"Penetapan status ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat," ujar Mualem.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyatakan daerah yang kembali dilanda bencana dengan dampak cukup luas diperbolehkan menetapkan status tanggap darurat. Penanganan bencana susulan tetap bisa dilakukan meski pemulihan bencana sebelumnya sudah masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kalau di kabupaten, kota itu banjir lagi, atau kena bencana lagi, ulang, dan berdampak cukup luas, silakan terapkan, keluarkan surat tanggap darurat," ujar Tito dalam keterangan seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Tito, status tanggap darurat mempercepat mekanisme penggunaan anggaran. Bantuan dan kebutuhan warga terdampak bisa segera dipenuhi tanpa menunggu program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana sebelumnya selesai.
Selama masa siaga darurat, seluruh unsur pemerintahan diminta meningkatkan kewaspadaan dan memastikan sumber daya penanganan tersedia sebelum bencana terjadi. Pemerintah Aceh menargetkan bantuan sampai ke masyarakat tanpa keterlambatan.