JAKARTA — Presidium Poros Muda Mahasiswa Aceh-Jakarta menilai pencalonan Mualem sebagai Wakil Presiden bukan sekadar soal kebanggaan daerah. Kelompok ini menyebut dorongan tersebut sebagai sikap politik dan moral yang punya arti strategis bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam pernyataannya, mereka menekankan pentingnya sosok pemimpin yang punya legitimasi moral menjaga persatuan bangsa. Pengalaman menghadapi krisis juga disebut sebagai bekal utama.
Muhammad Jailani menilai bersatunya Presiden Prabowo Subianto dan Mualem di kursi eksekutif tertinggi akan menjadi simbol rekonsiliasi nasional. Keduanya tercatat pernah berada di kubu berseberangan, dengan Mualem sebagai mantan Panglima Tertinggi Militer GAM.
"Kami mendorong Mualem sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini bukan sekadar kebanggaan masyarakat Aceh, melainkan demi kebutuhan strategis nasional. Bersatunya dua mantan panglima yang pernah berseberangan—Presiden Prabowo Subianto dan Mualem sebagai mantan Panglima Tertinggi Militer GAM—di puncak kekuasaan eksekutif akan menjadi pesan perdamaian dan persatuan paling kuat bagi keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke," ujar Jailani.
Jailani merujuk pengalaman sejumlah negara yang melibatkan mantan pemimpin gerakan bersenjata non-negara dalam kepemimpinan nasional. Langkah itu disebutnya sebagai salah satu upaya memperkuat perdamaian pascakonflik.
Ia mencontohkan John Garang di Sudan, Xanana Gusmão di Timor Leste, dan Gustavo Petro di Kolombia sebagai preseden dalam membangun stabilitas nasional setelah konflik.
Poros Muda Mahasiswa Aceh menilai pengalaman Mualem dalam proses penyelesaian konflik Aceh menjadi modal penting untuk mendukung resolusi konflik di daerah lain, termasuk Papua. Mualem disebut berperan membawa pasukan gerilya menuju proses perdamaian melalui penandatanganan MoU Helsinki.
"Pendekatan di Papua tidak cukup hanya mengandalkan aspek keamanan dan pembangunan fisik, tetapi butuh jembatan psikologis dan kepercayaan. Mualem adalah pelaku sejarah perdamaian yang punya kredibilitas moral untuk membangun dialog yang setara dan damai di Papua," tambahnya.
Dari aspek diplomasi, Jailani menilai Mualem memiliki jaringan internasional yang dapat mendukung posisi Indonesia dalam hubungan global. Jaringan itu disebutnya mencakup lembaga resolusi konflik di Eropa, negara-negara Timur Tengah, hingga forum ekonomi internasional.
Rekam jejak pemerintahan Mualem juga disorot, mulai dari Wakil Gubernur Aceh periode 2012–2017 hingga Gubernur Aceh periode 2025–2030. Pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal mengelola birokrasi, anggaran daerah, serta penanganan situasi darurat bencana.
Jailani turut menilai hubungan politik Mualem dengan Prabowo Subianto yang terjalin sejak 2014 hingga 2024 sebagai faktor pendukung keselarasan dan soliditas pemerintahan.
Kelompok mahasiswa ini mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda, dan partai politik nasional membuka ruang dialog kebangsaan. Mereka menilai politik nasional perlu melampaui kalkulasi sempit yang dinilai terlalu Jawa-sentris.
"Sudah saatnya politik nasional melampaui kalkulasi sempit Jawa-sentris menuju visi kenegarawanan yang menjamin keadilan representasi bagi wilayah luar Jawa. Kami mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda, dan partai politik nasional untuk membuka ruang dialog kebangsaan dan mengusung Mualem demi Indonesia yang lebih kuat, damai, dan berdaulat," tutup Muhammad Jailani.