BANDA ACEH — Keputusan Gubernur Aceh Muzakir Manaf itu juga merujuk pada surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan. Dinamika cuaca ekstrem dan peningkatan potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan jadi pertimbangan utama. Status siaga diberlakukan di seluruh wilayah Aceh.
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan diminta meningkatkan kewaspadaan serta mengoptimalkan langkah mitigasi. Instruksi mencakup pemantauan dan pelaporan perkembangan situasi secara berkala selama 24 jam di seluruh kabupaten/kota.
Penguatan koordinasi lintas sektor juga jadi bagian kebijakan. Personel SKPA disiagakan agar dapat dimobilisasi sewaktu-waktu ke lokasi terdampak bencana.
Gubernur Aceh memberi penugasan khusus kepada enam instansi teknis. Mereka diminta menyiagakan armada dan peralatan berat selama masa siaga darurat berlangsung.
Keenam instansi tersebut juga diminta segera mengerahkan armada dan peralatan ke titik bencana apabila diperlukan.
Penetapan status siaga darurat ini menyiapkan aparatur, personel, serta sarana pendukung untuk merespons potensi keadaan darurat. Pemerintah Aceh menempatkan kebijakan sebagai langkah penguatan kesiapsiagaan, bukan sekadar administrasi.
Masa siaga berlangsung hingga 31 Januari 2027. Selama periode itu, laporan situasi dari kabupaten/kota diminta berjalan tanpa jeda.