ACEH — Kementerian ESDM memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk wilayah pertambangan dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Penegasan ini menyusul polemik soal sebagian perairan laut di sekitar taman nasional yang masuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Hingga kini tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan di kawasan tersebut.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan penetapan wilayah pertambangan dalam keputusan menteri tersebut hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar TN Ujung Kulon, bukan kawasan taman nasionalnya. Proses penetapan itu bukan hal baru, melainkan lanjutan usulan Pemerintah Provinsi Banten yang berjalan sejak 2013.
Anggia menegaskan tidak ada aktivitas penambangan yang berjalan di kawasan konservasi tersebut. Pernyataan itu sekaligus merespons kekhawatiran publik soal potensi tambang di habitat badak Jawa.
Pada 2013, Pemprov Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten. Usulan wilayah perairan itu sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten lantas mengajukan kembali lewat surat Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015. Sejak itu, sebagian perairan di sekitar TN Ujung Kulon masuk ke dalam WUP.
Usulan tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Ketentuan itu ditetapkan ulang melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai usulan Pemprov Banten. Menurut data dan informasi geologi, sebagian perairan itu memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis sebagai WUP.
Anggia menekankan penetapan WUP berbeda jauh dari izin usaha pertambangan. WUP hanya bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," ujarnya.
Setiap penerbitan izin tambang tetap wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2025. Prosesnya mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Pemerintah memastikan status TN Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi tetap utuh. Penetapan WUP disebut tidak mengubah peruntukan kawasan maupun mengurangi fungsi perlindungannya.
"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tandas Anggia.
TN Ujung Kulon merupakan habitat terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dan masuk daftar Situs Warisan Dunia UNESCO. Kawasan ini juga menjadi rumah bagi owa jawa, macan tutul, dan berbagai jenis burung langka.
Penegasan Kementerian ESDM menjadi penting di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap aktivitas tambang di area konservasi. Bagi investor sektor mineral, kepastian batas WUP di perairan Banten tetap menjadi acuan sebelum mengajukan izin, sementara warga sekitar dan pegiat konservasi mendapat jaminan bahwa status perlindungan taman nasional tidak bergeser.