ACEH — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau Perumahan Subsidi Puri Harmoni Cisoka 2 di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2026), untuk menilai kualitas bangunan dan lingkungan hunian subsidi. Penghuni yang membeli rumah lewat KPR FLPP Bank BTN dengan cicilan sekitar Rp1,4 juta per bulan menilai harga terjangkau belum otomatis berarti kualitas kawasan memadai. Pemerintah menegaskan kualitas lingkungan harus terus dijaga pengembang, bukan hanya soal besaran cicilan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menilai kawasan tersebut telah memperhatikan kualitas lingkungan dan kelengkapan fasilitas bagi penghuni. Ia menyebut jalan, fasilitas, dan tata lingkungan menjadi bagian yang harus dijaga pengembang.
Bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan ini disalurkan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Salah satu penghuni, Asturi, membeli rumah melalui KPR FLPP yang disalurkan Bank BTN.
Asturi melakukan akad kredit pada April 2025 dengan tenor pembiayaan 15 tahun. Cicilan yang dibayarkan sekitar Rp1,4 juta per bulan, dan ia mengaku belum mengalami kendala selama menempati rumah tersebut.
Bahan tidak menyebut total anggaran program, jumlah unit, maupun besaran subsidi yang dialokasikan pemerintah untuk kawasan ini. Informasi lengkap mengenai skema pembiayaan dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian PKP dan BP Tapera.
Bahan tidak memuat daftar kriteria penerima secara rinci, termasuk ambang pendapatan, status kepemilikan rumah, atau keanggotaan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Yang ditekankan dalam peninjauan adalah pemenuhan kualitas bangunan dan lingkungan bagi penghuni yang sudah menempati hunian.
Untuk kriteria resmi penerima rumah subsidi, calon pembeli perlu merujuk pada ketentuan Kementerian PKP dan BP Tapera, karena bahan tidak merincinya.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut Puri Harmoni Cisoka 2 sebagai salah satu kawasan perumahan subsidi yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia antara lain ruang terbuka, balai warga, dan masjid yang dapat dimanfaatkan penghuni.
Bahan tidak menyebut kanal pengecekan status penerimaan rumah subsidi secara daring. Masyarakat yang ingin memverifikasi status pengajuan KPR FLPP dapat menghubungi bank penyalur atau BP Tapera melalui kanal resmi mereka.
Pencairan pembiayaan pada skema ini mengikuti proses akad kredit antara penghuni dan bank penyalur. Asturi melakukan akad pada April 2025, dengan tenor 15 tahun dan cicilan sekitar Rp1,4 juta per bulan.
Bahan tidak memuat jadwal pencairan program secara nasional, target penyaluran tahunan, maupun batas waktu tertentu. Informasi jadwal resmi perlu dicek melalui pengumuman Kementerian PKP dan BP Tapera.
Bahan tidak merinci tahapan pendaftaran mandiri untuk program ini. Yang tergambar adalah alur pembelian rumah subsidi melalui KPR FLPP yang disalurkan bank, dengan akad kredit sebagai titik mulai kewajiban cicilan.
Calon pembeli yang hendak mengajukan KPR FLPP sebaiknya mendatangi bank penyalur resmi untuk mengetahui dokumen dan persyaratan yang berlaku. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui kanal resmi, bukan perantara tidak jelas.
Maruarar menegaskan peningkatan penyediaan rumah subsidi perlu diikuti kualitas bangunan dan lingkungan yang memadai. Menurutnya, masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian dengan harga terjangkau, tetapi juga tempat tinggal yang nyaman untuk jangka panjang.
Pernyataan itu disampaikan saat meninjau langsung kondisi bangunan, akses jalan, dan fasilitas kawasan. Ia menilai fasilitas di kawasan tersebut tidak kalah dengan perumahan komersial dan meminta pengembang menjaganya.
Meski demikian, pengalaman penghuni menunjukkan kualitas lingkungan perumahan masih memiliki sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Bahan tidak merinci aspek mana yang dimaksud.
Masyarakat yang menghadapi masalah terkait rumah subsidi dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi Kementerian PKP dan BP Tapera. Waspadai pihak yang menawarkan jasa pengurusan dengan biaya tambahan di luar ketentuan resmi, karena proses pembiayaan rumah subsidi tidak memerlukan calo atau pungutan tidak resmi.