Dino Patti Djalal Desak Pemerintah Alihkan Anggaran ke Pengembangan AI

Penulis: Faisal Hasbi  •  Minggu, 22 November 2026 | 12:33:01 WIB
Pendiri FPCI Dino Patti Djalal berbicara dalam sesi diskusi bertema AI pada CIFP 2026 di Jakarta, Sabtu (21/11).

ACEH — Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mendesak pemerintah mengucurkan dana besar untuk pengembangan kecerdasan artifisial (AI), bukan hanya mengandalkan program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai penguasaan teknologi AI akan menentukan posisi Indonesia dalam persaingan global. Seruan itu disampaikan langsung di hadapan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dalam forum CIFP 2026 di Jakarta.

Permintaan pendanaan disampaikan Dino saat sesi diskusi bertema AI dalam Conference on Indonesian Foreign Policy 2026 (CIFP 2026) di Jakarta, Sabtu (21/11). Ia menyoroti anggaran negara yang selama ini tersedot ke program prioritas lain, sementara pos AI belum mendapat alokasi setara. Menurutnya, tanpa pendanaan jangka panjang yang sistematis, Indonesia berisiko tertinggal dari negara-negara yang sudah berlomba membangun kapasitas AI.

Minta Anggaran AI Setara Prioritas Program Sosial

Dino secara terbuka menitipkan pesan kepada Presiden melalui Luhut yang hadir di forum tersebut. Ia menilai program Makan Bergizi Gratis boleh tetap berjalan, tetapi anggaran untuk AI tidak bisa lagi dikesampingkan.

"Pak Luhut, kalau bisa saya titip untuk Bapak Presiden. Saya tahu beliau terobsesi dengan MBG (Makan Bergizi Gratis) tetapi yang akan mengubah segalanya adalah AI. MBG boleh dipertahankan, tetapi kita harus kucurkan dana untuk pengembangan AI," ujar Dino.

Menurutnya, AI bukan sekadar teknologi tambahan, melainkan faktor yang bisa mengubah lanskap ekonomi dan geopolitik. Negara yang berhasil menguasai AI akan memegang kendali atas banyak sektor strategis.

Peringatan Black Swan dan Risiko yang Mengintai

Selain peluang, Dino mengingatkan ancaman yang menyertai perkembangan AI. Dari kunjungannya ke sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Jerman, banyak pakar menyebut AI berpotensi menimbulkan risiko besar bagi umat manusia.

"Mereka takut akan ada black swan moment, seperti waktu Covid-19. Pada awalnya mereka berpikir akan ada penyakit yang mungkin jadi pandemi dan akhirnya kejadian," ujarnya.

Karena itu, ia menekankan perlunya mitigasi yang benar agar ancaman bisa ditekan sementara manfaat AI tetap bisa dimaksimalkan. Tanpa kerangka pengawasan yang jelas, risiko sosial dan ekonomi dari AI bisa membesar lebih cepat dari kesiapan pemerintah.

FPCI Luncurkan Unit Khusus AI

Pada forum yang sama, Dino mengumumkan peluncuran Unit AI FPCI. Unit ini dibentuk untuk memantau tiga hal: perkembangan teknologi AI, kebijakan negara lain di bidang AI, serta cara AI dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan Indonesia.

Langkah tersebut menempatkan FPCI sebagai lembaga pemikir yang ikut mengawal kebijakan AI nasional. Pemantauan terhadap negara lain dinilai penting karena persaingan AI saat ini masih dikuasai segelintir kekuatan besar.

"Karena sekarang ini di AI hanya ada dua super power: Amerika dan Cina. Negara yang bisa menguasai artificial generative intelligence (AGI) itulah yang akan memenangkan perlombaan AI ini," ujar Dino.

Peta Persaingan AI Dunia dan Posisi Indonesia

Pernyataan Dino mencerminkan kekhawatiran bahwa tata kelola AI global masih terkonsentrasi pada dua negara. Amerika Serikat dan China memimpin dalam riset, infrastruktur komputasi, hingga talenta. Indonesia, dengan populasi besar dan pasar digital tumbuh cepat, belum memiliki kerangka pendanaan dan kebijakan AI yang setara.

Bagi pelaku usaha, sinyal dari forum ini relevan karena arah kebijakan AI akan memengaruhi iklim investasi teknologi, ketersediaan talenta, dan insentif riset. Tanpa kepastian anggaran, adopsi AI di sektor industri dan jasa berpotensi berjalan lambat.

Dino tidak menyebut angka nominal anggaran yang ia usulkan. Namun pesannya jelas: alokasi fiskal untuk AI perlu diperlakukan sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan belanja tambahan yang bisa ditunda.

Reporter: Faisal Hasbi
Sumber: katadata.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top