NAGAN RAYA — Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan menyampaikan langsung permohonan percepatan ini kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi penanganan pascabencana di Banda Aceh, Selasa (9/6) lalu. Ia menegaskan bahwa 647 rumah yang hancur harus segera dibangun kembali agar warga bisa memulai hidup baru.
“Dari empat desa yang ada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, dua desa di antaranya mengalami kerusakan parah,” kata Bupati dalam keterangan yang diterima, Kamis.
Lahan Siap, Tunggu Realisasi BNPB
Seluruh persiapan lahan untuk pembangunan huntap telah rampung. Bupati menyebut bahwa pertapakan sudah selesai dan siap digunakan kapan pun. Hal ini menjadi sinyal bahwa kendala utama bukan lagi di tingkat daerah, melainkan pada komitmen eksekusi dari pemerintah pusat.
Berdasarkan koordinasi terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkomitmen untuk memulai pembangunan fisik huntap dalam waktu dekat. Namun, hingga saat ini, warga masih menanti kepastian kapan proyek tersebut benar-benar dimulai.
Banjir Landa Empat Kecamatan, Beutong Ateuh Paling Parah
Bencana banjir bandang pada akhir November 2025 lalu tidak hanya menerjang Beutong Ateuh Banggalang. Tiga kecamatan lain di Nagan Raya—Darul Makmur, Tripa Makmur, dan sebagian kecil Tadu Raya—juga terdampak. Namun, kerusakan paling dahsyat terjadi di Beutong Ateuh Banggalang, yang berada di kawasan pegunungan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah.
Kondisi geografis yang berada di lereng pegunungan membuat aliran air bah sangat deras, merobohkan rumah-rumah warga dan menyapu bersih harta benda mereka. Dua desa di kecamatan itu disebut Bupati mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga tidak ada opsi lain selain membangun kembali dari nol.
Harapan Warga: Segera Menempati Hunian Layak
“Harapan kami, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan huntap di Nagan Raya, sehingga masyarakat korban banjir dapat segera menempati hunian tetap dan menata kehidupan agar semakin lebih baik dan layak,” ujar Teuku Raja Keumangan.
Pernyataan itu menjadi penekanan bahwa bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, setiap hari yang berlalu tanpa kepastian adalah beban psikologis dan ekonomi. Mereka masih bertahan di tempat pengungsian atau menumpang di rumah kerabat, menunggu realisasi janji pembangunan huntap.
Pemerintah daerah kini hanya bisa berharap agar komitmen BNPB segera diwujudkan dalam bentuk kontrak kerja dan mobilisasi material ke lokasi. Semakin cepat pembangunan dimulai, semakin cepat pula warga Beutong Ateuh bisa kembali hidup normal.
