KOTA JANTHO — Ribuan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Besar mulai merasakan dampak musim kemarau. Menyikapi hal itu, Bupati Aceh Besar Syech Muharram memimpin langsung Rapat Keposkoan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kering di Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar, Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Minggu (2/8/2026) malam.
Rapat yang dihadiri Wakil Bupati Syukri A. Jalil, Sekretaris Daerah Bahrul Jamil, serta jajaran kepala OPD dan Plt Direktur Perumdam Tirta Mountala ini bertujuan mengevaluasi kondisi terkini dan menyusun langkah penanganan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
Instruksi Bupati: Percepatan Penanganan dan Koordinasi Lintas Sektor
Syech Muharram menegaskan bahwa penanganan kekeringan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat dan terkoordinasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
"Pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal, khususnya di wilayah yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih," ujarnya di hadapan para asisten dan staf ahli bupati.
Wabup Soroti Pendataan dan Minimnya Peran Pimpinan di Tingkat Gampong
Wakil Bupati Syukri A. Jalil menyoroti dua hal krusial. Pertama, pendataan dampak kekeringan yang harus terus diperbarui, baik menyangkut kerugian material maupun jumlah warga terdampak. Data ini menjadi dasar kebijakan agar penanganan tepat sasaran.
Kedua, ia menyayangkan minimnya keterlibatan pimpinan di tingkat bawah saat bencana terjadi. Menurutnya, camat, mukim, dan keuchik harus hadir mendampingi warga, bukan hanya mengandalkan pemerintah kabupaten.
"Saya melihat saat terjadi bencana, keterlibatan pimpinan di tingkat bawah masih kurang. Seharusnya camat dan unsur pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat ikut mendampingi, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Syukri.
Jadwal Distribusi Air Bersih Minim Sosialisasi, Warga Tak Tahu Prioritas
Syukri juga mengkritisi minimnya informasi publik terkait jadwal penyaluran air bersih. Padahal, skema distribusi dan wilayah prioritas yang paling terdampak sudah disusun oleh pemerintah kabupaten.
"Kita sudah memiliki jadwal penyaluran air bersih, tetapi masyarakat banyak yang belum mengetahuinya. Informasi seperti ini harus disampaikan secara luas, termasuk wilayah mana yang diprioritaskan karena paling terdampak," katanya.
Kesiapan Perumdam dan Infrastruktur PUPR
Dalam rapat tersebut, Plt Direktur Perumdam Tirta Mountala, Yusnadi, memaparkan kondisi terkini pelayanan air bersih serta langkah-langkah menjaga pasokan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Aceh Besar, Syahrial Amanullah, melaporkan kesiapan infrastruktur pendukung dan upaya teknis yang telah disiapkan untuk mendukung penanganan kekeringan.
Pemkab Aceh Besar memastikan seluruh informasi terkait penanganan bencana akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Langkah ini diambil agar masyarakat mengetahui secara pasti kapan bantuan air bersih tiba dan ke mana harus melapor jika mengalami kesulitan.
