JANTHO — Momentum 21 tahun perdamaian Aceh dinilai Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris sebagai waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Bukan sekadar mengenang MoU Helsinki, peringatan tahun ini harus menjawab pertanyaan mendasar: apa yang berubah dan apa yang dirasakan warga setelah dua dekade hidup damai.
“Jangan cuma perdamaian namanya saja, tetapi pencapaiannya tidak ada. Dengan adanya perdamaian apa hasilnya? Dengan adanya perdamaian apa untungnya bagi rakyat?” tegasnya di Jantho, Selasa (11/8/2026).
Materi Peringatan Jangan Hanya Berisi Program Pemerintah
Muharram menyoroti materi peringatan, termasuk video dokumenter yang akan ditayangkan. Ia meminta konten tersebut tidak didominasi pencapaian pembangunan fisik pemerintah semata. Materi harus mampu memperlihatkan korelasi langsung antara perdamaian dan perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di Aceh.
Menurutnya, visualisasi capaian itu penting agar masyarakat bisa melihat hubungan sebab-akibat antara stabilitas keamanan dan kemajuan daerah. Tanpa itu, peringatan tahunan berisiko menjadi rutinitas tanpa makna.
Edukasi Sejarah untuk Generasi Pasca-Konflik
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah minimnya pemahaman generasi muda tentang sejarah konflik dan lahirnya perdamaian. Anak-anak yang lahir setelah 2005 kini sudah menginjak dewasa, namun banyak yang tidak pernah merasakan atmosfer konflik maupun tragedi tsunami 2004.
“Perdamaian itu lahir dengan pengorbanan ratusan ribu jiwa akibat tsunami. Karena adanya tsunami maka lahirlah perdamaian. Ini perlu kita ingat supaya anak-anak kita tahu kenapa harus berdamai dan bagaimana perdamaian itu terjadi,” ujar Muharram.
Ia menilai edukasi berkelanjutan menjadi keharusan. “Perdamaian sudah 21 tahun. Itu sudah melahirkan anak yang dewasa. Mereka tidak tahu apa itu damai, tsunami pun mereka tidak tahu,” katanya menambahkan.
Menghadirkan Tokoh Kunci Perdamaian
Untuk memperkuat pemahaman sejarah itu, Muharram mengusulkan agar sejumlah tokoh yang terlibat langsung dalam proses perdamaian dihadirkan dalam rangkaian kegiatan. Nama-nama seperti Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin, Bakhtiar Abdullah, Nur Juli, Susilo Bambang Yudhoyono, serta perwakilan Crisis Management Initiative (CMI) disebutnya layak diundang.
Kehadiran para tokoh kunci itu dinilai mampu memberikan perspektif langsung kepada generasi muda tentang proses panjang yang dilalui Aceh menuju perdamaian. Kisah dari para pelaku sejarah dinilai lebih efektif ketimbang sekadar membaca dokumen kesepakatan.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Hari Damai Aceh
Di sisi lain, Asisten I Sekda Aceh Drs. Syakir, M.Si., meminta Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin untuk menjalin komunikasi dengan perbankan, BUMN, dan berbagai lembaga di Aceh. Dukungan lintas sektor dinilai penting untuk menyukseskan rangkaian agenda peringatan.
Syakir berharap kolaborasi ini mampu memperkuat pelaksanaan kegiatan, termasuk rencana zikir dan doa bersama di Masjid Raya Baiturrahman. Sementara itu, Ketua BRA Jamaluddin telah memaparkan rencana rangkaian kegiatan dan meminta dukungan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta jajaran terkait.
Bagi Muharram, peringatan 21 tahun perdamaian seharusnya tidak berhenti pada mengenang masa lalu. Momentum tersebut harus digunakan untuk menunjukkan hasil perdamaian, memperkuat pemahaman sejarah dan memastikan manfaatnya terus dirasakan masyarakat Aceh.
