BANDA ACEH — Rencana pembukaan jalur kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) Krueng Geukuh, Aceh Utara–Penang, Malaysia, memasuki tahap percepatan. Pemerintah Aceh mengejar penyelesaian rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) yang menjadi dasar penugasan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai pelaksana layanan, sekaligus menunggu proposal pengadaan kapal dari BUMD tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal menyebut penugasan kepada PT PEMA dipilih karena memberi fleksibilitas pelaksanaan program. BUMD itu dapat menggandeng pengusaha atau investor lewat skema bisnis business to business, sementara pemerintah tetap mengendalikan aspek strategis seperti tarif, jadwal pelayaran, dan prioritas muatan.
Proposal Kapal Ditargetkan Serah Terima Akhir Agustus
Pemerintah Aceh meminta PT PEMA menyampaikan proposal pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian, paling lambat 31 Agustus 2026. Setelah itu, pada 2-3 September 2026, dilakukan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri terkait mekanisme keuangan daerah.
“Dishub akan menyediakan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT PEMA,” kata Faisal dalam keterangan tertulis Biro Adpim Setda Aceh, Jumat (28/8/2026).
Koordinasi Bilateral dengan Malaysia Jadi Kunci
Selain urusan domestik, Pemerintah Aceh juga mendorong Kementerian Perhubungan RI untuk memulai perundingan bilateral dengan Malaysia. Hal ini diperlukan karena konektivitas laut antarnegara tidak bisa berjalan tanpa kesepakatan kedua pihak.
“Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang,” ujar Faisal.
Prioritas Gubernur Muzakir Manaf, Sekda Instruksikan Kawal Langsung
Plt Sekda Aceh Taufik menegaskan program ini merupakan prioritas Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah. Ia meminta jajaran membangun komunikasi segera dengan kementerian terkait untuk mendapatkan rekomendasi penetapan pergub.
“Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub,” tegas Taufik.
Seluruh aspek pendukung, mulai dari regulasi, kapal, pelabuhan, hingga layanan kepabeanan, imigrasi, dan karantina, ditargetkan siap secara paralel. Dengan begitu, rute pelayaran yang selama ini dinanti pelaku usaha dan masyarakat Aceh bisa segera beroperasi.
