Gagasan pemekaran daerah di Aceh kembali mencuat dengan alasan pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik ke warga. Perdebatan yang muncul justru membuka pertanyaan lebih mendasar soal mengapa dalam satu provinsi terdapat lintasan pembangunan yang berbeda-beda antara kawasan pantai, pedalaman, dan wilayah terisolasi.
BANDA ACEH — Wacana pembentukan wilayah administratif baru di Aceh kembali menghangat. Sebagian pihak menilai pemekaran bisa mempercepat pemerataan pembangunan, mendekatkan layanan publik, dan membuka ruang pengelolaan potensi ekonomi yang lebih sesuai karakter tiap kawasan. Sebagian lain khawatir pemekaran hanya melahirkan birokrasi baru tanpa menyentuh persoalan mendasar masyarakat.
Perdebatan itu membawa diskusi pada pertanyaan yang lebih fundamental. Mengapa dalam satu provinsi, satu rumah besar bernama Aceh, terdapat lintasan pembangunan yang berbeda-beda?
Aceh dalam Satu Atap, Tiga Lintasan
Aceh dapat dibaca sebagai wilayah yang berada dalam satu atap, tetapi menempuh tiga lintasan. Lintasan pertama adalah kawasan pantai dan pusat-pusat urban yang relatif lebih dekat dengan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan infrastruktur.
Lintasan kedua adalah kawasan pedalaman dan pegunungan dengan karakter geografis berbeda. Biaya konektivitas dan distribusi di kawasan ini lebih tinggi dibanding wilayah pesisir.
Lintasan ketiga adalah wilayah-wilayah yang secara geografis maupun sosial memiliki keterisolasian lebih besar. Pendekatan pembangunannya tidak bisa disamakan dengan kawasan perkotaan.
Perbedaan lintasan tersebut terlihat bukan hanya dari kondisi jalan dan jembatan, tetapi juga dari kesempatan ekonomi dan pendidikan yang tersedia bagi warga.
Ketika Jarak Berubah Menjadi Biaya Ekonomi
Di kawasan pegunungan tengah Aceh, jarak bukan sekadar angka kilometer. Jarak dapat berubah menjadi biaya ekonomi yang nyata bagi warga.
Jalan yang panjang dan berliku, kondisi geografis yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, serta konektivitas yang belum sepenuhnya optimal membuat mobilitas manusia dan barang membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.
Situasi tersebut berpengaruh langsung terhadap ekonomi masyarakat setempat. Petani tidak hanya berhadapan dengan persoalan produksi, tetapi juga distribusi.
Rantai Ekonomi yang Ikut Terganggu
Komoditas unggulan seperti kopi, hortikultura, dan hasil pertanian lainnya membutuhkan konektivitas menuju pasar. Ketika infrastruktur terganggu, rantai ekonomi ikut terganggu.
Harga di tingkat produsen, biaya transportasi, akses terhadap pasar, hingga investasi menjadi persoalan yang saling berkaitan. Semua bermuara pada satu hal: kesenjangan yang terus melebar antara kawasan pesisir dan pedalaman.
Di sinilah isu pemekaran seharusnya dibaca secara lebih substantif. Pertanyaannya bukan sekadar apakah Aceh perlu dimekarkan.
Pertanyaan yang Lebih Penting daripada Sekadar Pemekaran
Pertanyaan yang lebih penting yaitu apakah struktur pemerintahan yang ada sekarang sudah mampu memastikan bahwa setiap kawasan memperoleh kesempatan pembangunan yang relatif setara.
Jika jawabannya belum, maka aspirasi pemekaran harus dipahami sebagai bagian dari pencarian solusi atas persoalan pemerataan. Bukan semata ambisi politik atau bagi-bagi kekuasaan.
Namun, pemekaran juga bukan obat otomatis. Tanpa perencanaan yang matang dan alokasi sumber daya yang tepat sasaran, wilayah administratif baru bisa saja mewarisi persoalan yang sama.
Yang paling menentukan bukan berapa banyak daerah otonom baru yang dibentuk, melainkan apakah setiap kawasan di Aceh benar-benar mendapat kesempatan yang setara untuk berkembang.
