BIREUEN — Fraksi PKS PPP DPRK Bireuen menilai sejumlah program pembangunan yang diraih Pemkab Bireuen selama setahun terakhir sebagai buah dedikasi Bupati H Mukhlis ST. Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS PPP, Yusriadi SH, didampingi Sekretaris Fraksi Athailah M Saleh, saat ditemui awak media, Selasa (30/9).
Menurut Yusriadi, seluruh wakil rakyat yang tergabung dalam fraksi memberi apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Mukhlis sejak 18 Februari 2025. Penilaian itu disebutnya objektif dan disusun dari lima pencapaian fundamental aparatur pemerintahan di bawah komando bupati.
Penanganan Banjir Bandang 26 November 2025 Disebut Tercepat di Aceh
Capaian pertama yang disorot fraksi adalah kecepatan Pemkab Bireuen menangani banjir bandang yang melanda daerah itu pada 26 November 2025. Fraksi mencatat Bireuen sebagai kabupaten tercepat di Aceh dalam merespons bencana tersebut.
"Saat daerah lain masih melakukan proses pendataan, Bireuen sudah bergerak untuk melakukan evakuasi, penyaluran logistik, alat berat diturunkan secara cepat, pemulihan layanan publik langsung berjalan. Ini bukti pemimpin yang hadir ketika rakyat susah dan butuh bantuan, Bireuen menjadi kabupaten pertama yang paling cepat dalam menangani bencana banjir," ujar Yusriadi.
Qanun Penyertaan Modal Perumdam Tirta Krueng Peusangan Akhirnya Disahkan
Capaian kedua, lahirnya Qanun Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Krueng Peusangan. Yusriadi menyebut qanun itu mengukir sejarah baru setelah puluhan tahun tak pernah berhasil ditetapkan.
Menurutnya, qanun tersebut menjadi kunci memperkuat modal Perumdam sekaligus upaya memperluas jaringan air bersih bagi masyarakat. "Ini adalah satu-satunya Qanun penyertaan modal Perumdam yang berhasil lahir dan ditetapkan menjadi Qanun Daerah Kabupaten Bireuen pada masa pemerintahan Bupati H. Mukhlis ST," jelasnya.
Qanun TJSLP Dinilai Beri Kewajiban Hukum bagi Perusahaan untuk Fakir Miskin dan Anak Yatim
Capaian ketiga adalah disahkannya Qanun tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Yusriadi menilai qanun itu bukan sekadar aturan biasa, melainkan bukti kepedulian bupati terhadap rakyat miskin dan anak yatim.
"Selama ini CSR perusahaan tidak jelas arahnya. Dengan Qanun TJSLP yang lahir dan disahkan di masa Bupati Mukhlis, sekarang ada kewajiban hukum bagi perusahaan untuk berbagi keuntungan bagi fakir miskin, anak yatim dan pembangunan gampong. Ini kebijakan yang sangat islami dan berkeadilan. Kami di Fraksi PKS sangat mendukung," tegasnya.
Aset Tanah Hampir 2 Hektare Kembali ke Pemkab untuk Perluasan RSUD dr. Fauziah
Capaian keempat, Pemkab Bireuen berhasil merebut kembali aset tanah miliknya secara aturan. Yusriadi menyebut keberhasilan itu buah kegigihan Mukhlis melobi hingga tingkat nasional.
Tanah seluas hampir 2 hektare di pusat kota itu kini resmi diserahkan kembali kepada Pemda Bireuen. Aset tersebut akan dimanfaatkan sebagai perluasan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
"Ini bukan perkara mudah. Butuh keberanian, komunikasi yang baik dengan TNI dan visi yang jelas. Alhamdulillah berkat kegigihan dan kepiawaian kepemimpinan Saudara Mukhlis, aset itu kembali. Manfaatnya sangat besar untuk perluasan RSUD dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat," kata Yusriadi.
APBK Perubahan 2026 Disahkan Tepat Waktu
Capaian kelima, pengesahan Qanun Daerah tentang APBK Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang dinilai tepat waktu. Fraksi PKS PPP menyebut hal itu menunjukkan eksekutif dan legislatif harmonis, perencanaan matang, serta tata kelola keuangan yang sehat.
"Ini menunjukkan eksekutif dan legislatif harmonis, perencanaan matang, dan tata kelola keuangan yang sehat. Pengesahan yang tepat waktu memastikan program untuk rakyat tidak terlambat. Banyak daerah lain terlambat, Bireuen justru menjadi contoh," pungkas Yusriadi.
Fraksi PKS PPP berharap sinergi positif antara Bupati dan DPRK Bireuen terus terjaga. Menurut fraksi, kerja sama itu dibutuhkan demi percepatan pembangunan Bireuen yang bermartabat dan sejahtera.
