BIREUEN — Saipuni, S.Pd.I., yang menjabat Keuchik Bugak Blang sekaligus Ketua APDESI Kecamatan Jangka, menilai persoalan Yayasan Almuslim Peusangan bukan sekadar soal kepengurusan atau pergantian jabatan. Baginya, yang dipertaruhkan adalah kehormatan sejarah, amanah harta wakaf, dan masa depan masyarakat Peusangan Raya.
Saipuni merupakan cucu Tgk. Yahya Hanafiah, tokoh yang memiliki keterkaitan dengan sejarah yayasan tersebut. Keterangan disampaikan kepada wartawan di Bireuen, Jumat (23/10/2026).
Aset Wakaf Diminta Didata Ulang dan Dilaporkan Berkala
Pengelolaan harta wakaf, kata Saipuni, harus berpedoman pada ikrar wakaf, ketentuan hukum yang berlaku, serta aturan organisasi. Pendataan aset dan pelaporan pemasukan-pengeluaran dinilainya perlu menjadi bagian penting dari tata kelola yayasan.
Pengurus didorong menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Laporan itu perlu memuat sumber pendapatan, penggunaan dana, kondisi aset, dan manfaat bagi masyarakat.
"Kalau ini amanah untuk umat, pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Berapa aset yang dimiliki, berapa pemasukan yang diterima, ke mana dana digunakan, dan apa manfaatnya bagi pendidikan masyarakat—semua harus memiliki penjelasan yang jelas. Ini bukan tuduhan kepada siapa pun, melainkan tuntutan tanggung jawab atas amanah yang besar," ujar Saipuni.
Manfaat Wakaf Diminta Menyentuh Anak Yatim dan Tenaga Pendidik
Pemanfaatan harta wakaf diingatkan harus sesuai peruntukan dalam ikrar wakaf. Saipuni berharap manfaatnya mendukung pendidikan dan kesejahteraan umat, termasuk membantu anak yatim, fakir miskin, dan anak dari keluarga kurang mampu.
Dukungan bagi tenaga pendidik juga disebutnya perlu mengikuti ketentuan yang berlaku. Keterbukaan, menurut Saipuni, tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Laporan yang jelas justru memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjaga nama baik yayasan.
"Jangan sampai kita mewarisi hasil perjuangan para ulama, tetapi kehilangan keberanian untuk menjaga amanah mereka. Almuslim memiliki sejarah panjang yang tidak boleh dilupakan. Kita harus memastikan bahwa perjuangan para pendahulu tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi cerita masa lalu," katanya.
Tokoh Agama dan Keuchik Diajak Cermati Surat Dukungan Kandidat
Dalam proses pemilihan kepemimpinan yayasan, Saipuni mengajak Tgk. Imum Mukim, Tgk. Imum Menasah, Tgk. Imum Syiek, serta seluruh keuchik di Peusangan Raya bersikap bijaksana. Setiap surat dukungan terhadap kandidat diminta dicermati dari sisi kewenangan, keabsahan, dan aturan yang berlaku.
Keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang, lanjutnya, berpotensi mempersempit ruang musyawarah dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Para pemimpin gampong dan tokoh agama dinilai memikul tanggung jawab moral memastikan proses berlangsung tertib dan terbuka.
"Perbedaan pilihan itu biasa, tetapi jangan sampai kita kehilangan tujuan utama. Yang harus kita pikirkan adalah masa depan Almuslim dan kepentingan masyarakat. Jangan hanya melihat siapa yang didukung, tetapi lihat juga bagaimana amanah ini akan dijaga dan dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Apresiasi untuk Edi Obama yang Suarakan Perubahan
Saipuni menyampaikan apresiasi kepada Edi Saputra, S.H., M.M., yang dikenal sebagai Edi Obama, atas upayanya menyuarakan perubahan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dalam tata kelola yayasan. Penyampaian aspirasi dinilai sebagai bagian dari kepedulian terhadap keberlanjutan warisan sejarah Peusangan Raya.
Yayasan bersejarah, menurutnya, membutuhkan partisipasi masyarakat, evaluasi objektif, dan kesediaan semua pihak mendengarkan aspirasi melalui mekanisme yang benar. Saipuni berharap aspirasi perubahan menjadi momentum meningkatkan kepedulian warga terhadap tata kelola yayasan.
"Jangan biarkan orang yang peduli terhadap masa depan Almuslim berjalan sendirian. Perubahan yang baik membutuhkan keberanian, tetapi juga membutuhkan persatuan dan kebijaksanaan. Kalau kita ingin Almuslim lebih baik, mari kita kawal bersama melalui fakta, musyawarah, dan aturan yang sah," katanya.
Setiap upaya perbaikan, tutupnya, tetap harus menghormati semua pihak dan menghindari intimidasi, fitnah, maupun permusuhan. Persoalan wakaf pun diminta dikaji berdasarkan ilmu dan hukum yang berlaku.
