Pencarian

IUP Tambang di Beutong Ateuh Nagan Raya Disebut Berdekatan dengan Makam Tgk Bantaqiah, Warga Minta Izin Dicabut

Kamis, 12 November 2026 • 07:33:01 WIB
IUP Tambang di Beutong Ateuh Nagan Raya Disebut Berdekatan dengan Makam Tgk Bantaqiah, Warga Minta Izin Dicabut
Warga Generasi Beutong Ateuh Banggalang menyoroti posisi IUP tambang yang disebut berdekatan dengan kompleks makam Tgk Bantaqiah.

NAGAN RAYA — Penolakan itu disampaikan Anggota Generasi Beutong Ateuh Banggalang (GBAB), Rusliadi, yang menyoroti posisi wilayah izin kedua perusahaan terhadap lokasi bersejarah di tiga kampung. Kompleks makam Tgk Bantaqiah berada di Desa Blang Meurandeh, sementara makam para muridnya yang menjadi korban pembantaian militer 1999 ada di Desa Blang Puuk. Wilayah perizinan juga mencakup Kuta Teungoh.

Menurut Rusliadi, jarak antara lokasi IUP dan kompleks pemakaman keluarga Tgk Bantaqiah tidak jauh. "Termasuk kompleks pemakaman mendiang Tgk Bantaqiah dan keluarga beliau berada tidak jauh dengan lokasi dikeluarkan IUP tambang tersebut," kata Rusliadi kepada Nukilan, Rabu (11/11/2026).

Situs Sejarah yang Dikhawatirkan Terdampak Aktivitas Tambang

Selain makam Tgk Bantaqiah dan para muridnya, kawasan Beutong Ateuh Banggalang menyimpan sejumlah situs lain yang dijaga masyarakat. Rusliadi menyebut adanya makam para syuhada, makam yang oleh warga disebut sebagai makam tentara syuhada Cut Nyak Dhien, serta makam para aulia.

Keberadaan izin pertambangan di sekitar titik-titik itu dinilai berpotensi mengancam kelestarian situs sekaligus mengganggu nilai historis wilayah. "Di lokasi itu banyak situs-situs sejarah yang harus dilindungi. Di antaranya ada makam-makam syuhada, termasuk murid-murid Abu Bantaqiah, makam tentara syuhada Cut Nyak Dhien dulu, dan ada juga makam aulia," ujarnya.

Kaitan dengan Peristiwa 23 Juli 1999 dan 57 Korban Jiwa

Kawasan Beutong Ateuh Banggalang lekat dengan sejarah kelam pembantaian Tgk Bantaqiah dan para muridnya pada 23 Juli 1999. Dalam peristiwa itu, 57 warga sipil dilaporkan meninggal dunia. Sebagian korban ditemukan di kawasan jurang lintasan Beutong Ateuh menuju Aceh Tengah.

Rusliadi menegaskan masyarakat tidak ingin kawasan yang menyimpan sejarah dan makam para korban justru terancam aktivitas pertambangan. Dua perusahaan yang izinnya disorot adalah PT Hasil Bumi Sembada (HBS) dan PT Alam Cempaka Wangi (ACW).

Dua Tuntutan Warga Beutong ke Pemerintah

Masyarakat menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap mendiang Tgk Bantaqiah beserta hukum bagi pelakunya. Kedua, mencabut izin tambang yang dinilai dikeluarkan tanpa sepengetahuan warga.

"Jadi kami masyarakat Beutong sekarang menuntut, pertama tuntaskan kasus pelanggaran HAM terhadap mendiang Tgk Bantaqiah dan hukum pelakunya. Yang kedua, kami meminta pemerintah agar mencabut izin tambang yang sudah dikeluarkan tanpa sepengetahuan kami," kata Rusliadi.

GBAB menegaskan penolakan terhadap rencana pertambangan akan berlanjut selama pemerintah belum mengambil langkah yang menjamin keselamatan lingkungan dan perlindungan warisan sejarah di Beutong Ateuh Banggalang.

Follow iniaceh.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: nukilan.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Terkini

Indeks