ACEH — Polres Jember membekuk dua pelaku penyalahgunaan Pertalite bersubsidi di Kecamatan Silo setelah keduanya membeli BBM memakai barcode milik orang lain. Kedua pelaku berinisial SKR dan AR diduga menampung 100–200 liter per hari untuk dijual eceran ke kios sekitar. Penindakan berlangsung Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah pekarangan Dusun Ojur, Desa Sempolan.
Kapolres Jember AKBP Alaiddin menyampaikan pengungkapan kasus ini pada Senin (9/11/26). Satreskrim Polres Jember lebih dulu melakukan penindakan di lokasi pada Rabu (4/11/2026) sore.
Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku membeli Pertalite menggunakan barcode milik orang lain. Barcode tersebut mereka peroleh dengan cara membeli, bukan atas izin pemiliknya.
Modus: Beli Barcode untuk Akali Pembatasan
Pembelian dengan barcode orang lain dipakai untuk mengakali pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dengan cara itu, pelaku mengaku bisa mendapatkan sekitar 100 hingga 200 liter Pertalite per hari dari salah satu SPBU di wilayah Kecamatan Silo.
BBM yang terkumpul ditampung, lalu dijual kembali secara eceran ke sejumlah toko atau kios di sekitar Kecamatan Silo. Praktik ini berjalan sekitar dua minggu sebelum terungkap.
Untuk menjalankan bisnis ilegal tersebut, pelaku mengaku mengeluarkan modal sekitar Rp3 juta per hari.
Barang Bukti yang Disita
Polisi menyita satu unit mobil Daihatsu yang telah dimodifikasi, satu buah STNK, dan 14 jerigen berkapasitas masing-masing 35 liter. Turut diamankan dua selang berukuran satu meter, satu unit telepon genggam, serta uang tunai Rp250 ribu.
Ancaman Penindakan dan Imbauan ke Warga
Polres Jember menegaskan akan terus menindak tegas praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Masyarakat diimbau tidak memperjualbelikan barcode maupun menyalahgunakan fasilitas pembelian BBM subsidi.
Penyaluran BBM bersubsidi, menurut polisi, harus tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Warga yang mengetahui praktik serupa di lapangan dapat melaporkannya ke Polres Jember atau kepolisian terdekat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa barcode pembelian Pertalite terikat pada identitas pemiliknya. Meminjamkan atau menjualnya kepada pihak lain membuka celah penyelewengan kuota yang seharusnya dinikmati warga berhak.