ACEH — Pemerintah bergerak cepat mengatasi ancaman krisis listrik. Bahlil mengungkapkan, tim pengadaan batu bara ini akan melibatkan PLN, Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Saya memang sudah rapat, diarahkan langsung oleh Bapak Presiden, bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kita membentuk Tim Pengadaan (batu bara), PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ungkap Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (18/6).
Bahlil menjelaskan, persoalan pasokan ini tidak lepas dari formula harga DMO yang sudah usang. Saat ini, harga patokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri masih ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton. Sementara, stripping ratio (SR) atau rasio pengupasan lapisan tanah di banyak tambang sudah mencapai 10 hingga 12, yang membuat biaya produksi membengkak.
“Sementara (batu bara) medium itu semakin hari semakin sedikit, dan harganya juga murah. Kita bikin patokan DMO 70 dolar. Nah, sementara SR-nya sudah di angka 10 sampai 12. Jadi harga jual ke PLN itu, untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah menjadi trouble,” jelas Bahlil.
Menteri asal Papua itu menegaskan, pihaknya sudah meminta agar skema harga ini segera dibenahi. “Nah, ini saya sudah minta untuk kita clearkan, untuk diprioritaskan, difleksibilitaskan,” tambahnya.
Data Kementerian ESDM menunjukkan, kebutuhan batu bara PLN setiap tahun mencapai sekitar 154 juta metrik ton. Untuk menjamin pasokan, pemerintah telah menetapkan penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang dengan total volume sekitar 190 juta ton. Dari jumlah tersebut, para produsen telah menyatakan kesanggupan memasok sekitar 150 juta hingga 160 juta ton.
Namun, volume yang sudah terkontrak secara resmi baru mencapai 134 juta ton. Artinya, masih ada sekitar 20 juta ton yang belum difinalisasi kontraknya. Celah inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu gangguan pasokan di lapangan.
Bahlil menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pasokan energi nasional. Ia meminta seluruh pihak untuk bekerja secara jujur dan tidak saling menutupi persoalan yang terjadi.
“Agar tidak ada dusta di antara kita, jangan kita tipu terus kerjanya. Kita sama-sama memahami, yang penting adalah kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara. Itu yang paling penting. Supaya rakyat juga tidak ada soal,” ucap Bahlil.
Pembentukan tim pengadaan ini menjadi sinyal keras pemerintah untuk memastikan pasokan batu bara ke PLN tidak lagi tersendat. Jika tidak segera diatasi, pemadaman listrik bergilir bisa kembali terulang dan mengganggu aktivitas industri serta rumah tangga di berbagai daerah.