ACEH TAMIANG — Empat kampung di Kecamatan Sekerak masuk dalam usulan lokasi relokasi warga yang rumahnya rusak akibat bencana hidrometeorologi November 2025. Dalam surat bernomor 100/3081, Bupati Armia Fahmi meminta PT Semadam melepas lahan HGU di Kampung Sulum (5 hektare), Kampung Sekumur (10 hektare), Kampung Tanjung Gelumpang (5 hektare), dan Kampung Semadam (3 hektare).
Kecamatan Sekerak menjadi wilayah terdampak paling parah saat banjir bandang melanda Aceh Tamiang pada November 2025. Sejumlah kampung di sepanjang aliran Sungai Tamiang, termasuk Sekumur, Sulum, dan Tanjung Gelumpang, telah ditetapkan sebagai zona merah atau kawasan berisiko tinggi. Pemerintah menilai warga di lokasi tersebut tidak bisa lagi tinggal dan harus segera direlokasi ke tempat lebih aman.
Pembangunan huntap ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana. Program ini menjadi prioritas pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana.
Kepastian pelepasan lahan dari PT Semadam dinilai sangat penting mengingat tahapan lelang pembangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) direncanakan dimulai pada awal Juli 2026. Jika lahan sudah clear, pekerjaan fisik pembangunan huntap ditargetkan mulai berlangsung pada awal Agustus 2026.
Surat permintaan yang ditandatangani Bupati Armia Fahmi ini merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya bernomor 100/1983 tertanggal 20 Mei 2026 yang membahas kesiapan lahan. Dalam surat tersebut, Bupati menegaskan bahwa pembangunan huntap merupakan bagian dari percepatan penanganan pascabencana.
“Kami berharap pihak PT Semadam dapat segera menindaklanjuti permintaan ini demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak dan aman,” demikian bunyi surat Bupati Aceh Tamiang.
Hingga saat ini, pemerintah daerah masih menunggu kepastian dan persetujuan resmi dari PT Semadam terkait luasan lahan yang akan dilepaskan. Pemkab Aceh Tamiang berharap proses ini tidak berlarut-larut agar warga terdampak bencana bisa segera menempati hunian tetap di lokasi yang lebih aman dari risiko bencana hidrometeorologi.