ACEH BESAR — Riswati menyampaikan penilaian itu dalam forum yang dirangkai dengan pemutaran film dokumenter Inong Peudame – Together, We Were Brave. Film tersebut diproduksi UN Women Indonesia bersama Aman Indonesia dan sejumlah organisasi perempuan penggerak perdamaian. Riswati sendiri tercatat sebagai salah satu dari 12 kontributor film itu.
Menurut Riswati, perempuan Aceh selama ini menjadi penggerak di tingkat komunitas saat konflik dan bencana melanda. Mereka mengorganisasi bantuan, menyiapkan dapur umum, hingga membantu proses evakuasi warga.
"Perempuan itu memimpin prosesnya. Banyak sekali kontribusi perempuan ketika konflik. Di lokasi banjir, perempuan yang mengorganisir bagaimana dapur umum, bagaimana mengevakuasi, kasih makan dan lainnya," kata Riswati.
Persoalan muncul ketika penanganan berlanjut ke tahap perencanaan dan pengambilan kebijakan. Di titik itu, perempuan kerap tertinggal dari forum-forum strategis.
"Pada proses berikutnya mereka ketinggalan dalam pertemuan-pertemuan strategis, rapat-rapat formal. Karena itu tantangannya, kepemimpinan perempuan itu hidup di komunitas, tapi penampungannya lemah," ujarnya.
Riswati juga menyoroti pemenuhan hak perempuan korban konflik, bencana, dan kekerasan berbasis gender yang dinilai masih butuh percepatan. Sebagian korban konflik di Aceh, sebutnya, belum sepenuhnya memperoleh hak pemulihan dan belum kembali menjalani kehidupan seperti sebelum konflik.
Kondisi serupa, kata dia, perlu menjadi perhatian dalam penanganan korban bencana dan kekerasan berbasis gender.
"Jadi butuh sekali percepatan dalam pemenuhan hak-hak korban, korban bencana, korban konflik, korban kekerasan berbasis gender," katanya.
Ia menilai persoalan itu berkaitan dengan ketimpangan gender yang masih terjadi, mulai dari diskriminasi, stereotip, beban ganda, hingga kekerasan terhadap perempuan.
Aceh telah memiliki sejumlah instrumen kebijakan untuk memperkuat partisipasi dan perlindungan perempuan. Namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dari sisi tata kelola, sumber daya manusia, dan anggaran.
"Tantangan kita, gap dalam implementasi. Sistem yang mendukung untuk mengimplementasikan dan memastikan itu terwujud masih menghadapi tantangan, mulai dari tata kelola, SDM, kemudian dana," ujarnya.
Riswati menyoroti anggaran responsif gender di Aceh yang berdasarkan catatan Flower Aceh hingga 2025 berada di kisaran 12 persen. Menurutnya, dukungan anggaran perlu ditingkatkan agar kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Dan itu tentu masih minim dengan situasi yang terjadi di Aceh. Butuh peningkatan, butuh anggaran-anggaran yang memadai," katanya.
Riswati mendorong kebijakan nasional terkait perempuan, perdamaian, dan keamanan segera diterapkan di Aceh hingga tingkat desa. Kebijakan yang hanya berhenti di tingkat pemerintah pusat maupun provinsi, menurutnya, berisiko tidak menjawab persoalan yang dihadapi perempuan di tingkat komunitas.
"Biasanya banyak pengalaman, kebijakan itu di atas, tapi tidak mendarat ke desa. Kita berharap melokalkan kebijakan-kebijakan penting ini sampai di tingkat desa dan kita kawal," ujarnya.
Ia berharap Aceh menjadi daerah percontohan dalam mengintegrasikan penanganan konflik, kebencanaan, dan persoalan sosial dengan memastikan pemenuhan hak serta keterlibatan perempuan.
"Kita bicara penanganan konflik, kebencanaan, bagaimana Aceh menjadi Aceh yang tangguh, Aceh yang aman, tangguh, dengan mengintegrasikan semua instrumen nasional dan lokal," kata Riswati.
Penguatan kepemimpinan perempuan, tambahnya, membutuhkan dukungan ekosistem yang berkelanjutan dari tingkat komunitas hingga pengambil kebijakan.
"Bagaimana kita terus memperkuat diri dan memastikan ekosistem yang bisa mendukung kepemimpinan perempuan, mulai dari akar rumput sampai tingkat atas," jelasnya.