BANDA ACEH — Indeks Harga Konsumen (IHK) Banda Aceh pada September 2026 berada di level 114,88. Secara kumulatif sejak Januari, inflasi kota ini mencapai 1,75 persen. Angka bulanan 0,25 persen tercatat dalam rilis resmi BPS Kota Banda Aceh.
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Jalaluddin menilai capaian tersebut sebagai indikator penting bagi pemerintah daerah. Menurutnya, angka inflasi menjadi dasar untuk membaca perkembangan perekonomian sekaligus menentukan langkah menjaga stabilitas harga.
"Pengendalian inflasi bukan hanya bagaimana menjaga angka inflasi tetap terkendali, tetapi yang paling penting adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga," ujar Jalaluddin.
Tekanan inflasi tahunan September 2026 berasal dari beberapa kelompok pengeluaran. Makanan, minuman dan tembakau menempati posisi teratas dengan andil 1,70 persen.
Kelompok pakaian dan alas kaki yang memberikan andil negatif turut menahan laju inflasi tahunan. Artinya, harga pada kelompok ini justru mengalami penurunan sehingga meredam kenaikan harga secara keseluruhan.
Inflasi tahunan Banda Aceh tercatat 3,67 persen pada September 2025. Angka itu melonjak menjadi 6,70 persen pada Februari 2026, lalu turun ke 3,43 persen pada April.
Pada September 2026, inflasi tahunan kembali berada di level 4,69 persen. Fluktuasi ini menunjukkan tekanan harga yang belum sepenuhnya stabil sepanjang tahun.
Jalaluddin menyebut dinamika tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus memantau harga dan ketersediaan komoditas strategis.
Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP2KP) bersama Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DiskopUKMDag) menggelar gerakan pangan murah dan pasar murah.
Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pengendalian harga kebutuhan pokok, terutama komoditas pangan yang berpengaruh langsung terhadap daya beli warga.
Menurut Jalaluddin, pengendalian inflasi membutuhkan pemantauan harga yang responsif, koordinasi lintas sektor dan intervensi berdasarkan data.
"Dengan pemantauan yang lebih responsif, koordinasi lintas sektor dan intervensi yang berbasis data, Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh," katanya.