ACEH — Pembatasan ganjil genap di Jakarta yang berjalan sekitar satu dekade dinilai pengamat hanya memindahkan titik kemacetan, bukan menekan total volume kendaraan. Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat Djoko Setijowarno menyebut kebijakan ini efektif di koridor utama, tetapi gagal jangka panjang karena kendaraan melimpah ke jalur alternatif dan sepeda motor tak tersentuh aturan.
Evaluasi ganjil genap dibahas Pramono Anung bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Djoko Setijowarno menilai pembahasan itu mencerminkan dinamika kebijakan yang mulai jenuh.
"Kebijakan Ganjil-Genap (Gage) di Jakarta yang telah berjalan sekitar satu dekade (sejak menggantikan sistem 3-in-1 pada tahun 2016) memang berada di persimpangan jalan. Evaluasi mendalam yang dibahas oleh Pramono Anung bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencerminkan dinamika tersebut," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (2/10/2026).
Menurut Djoko, ganjil genap berhasil menurunkan volume kendaraan pada jam-jam puncak di koridor utama. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalur itu tetap mengalir.
"Efektif secara localized/corridor based. Di koridor utama yang diberlakukan Gage (seperti Jl. Sudirman-Thamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said), sistem ini berhasil menurunkan volume kendaraan pada jam-jam puncak (peak hours) dan menjaga kecepatan rata-rata kendaraan tetap mengalir," ujarnya.
Masalahnya, kepadatan lalu lintas bergeser ke jalur alternatif yang tidak terkena pembatasan. Jalan lingkungan dan kolektor jadi titik baru kemacetan.
"Tidak mengurangi total volume kendaraan, Gage hanya memindahkan kepadatan (traffic displacement). Kendaraan melimpah ke jalur-jalur alternatif (jalan lingkungan/kolektor) yang tidak terkena Gage, sehingga kemacetan parah bergeser ke area pinggiran dan pinggir koridor," sebut Djoko.
Ganjil genap di Jakarta hanya mengendalikan mobil. Sepeda motor bebas melintas tanpa pembatasan nomor polisi.
"Populasi sepeda motor yang terus melonjak tinggi tidak tersentuh aturan Gage, sehingga ruang jalan yang ditinggalkan mobil langsung diisi oleh lonjakan volume sepeda motor," kata Djoko.
Kondisi itu membuat ganjil genap kehilangan daya tekan terhadap total kendaraan yang masuk ke Jakarta setiap hari. Ruang jalan yang kosong diisi kendaraan lain dalam waktu singkat.
Djoko menilai ganjil genap pada dasarnya dirancang sebagai kebijakan transisi. Para ahli transportasi dan pengamat perkotaan menyepakati beberapa langkah logis ke depan.
Pilihan yang dibahas mencakup penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan Berbayar Elektronik, disinsentif tarif parkir, serta penguatan transportasi publik. Ketiganya dianggap lebih fundamental dibanding pembatasan nomor polisi.
ERP membebankan biaya langsung pada pengguna jalan di ruas tertentu, sementara disinsentif parkir menekan penggunaan mobil pribadi di pusat kota. Penguatan transportasi publik menjadi syarat agar peralihan moda berjalan tanpa memberatkan pengguna.
Evaluasi ini menentukan arah kebijakan lalu lintas Jakarta setelah satu dekade ganjil genap berjalan. Keputusan akhir ada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan.