BANDA ACEH — Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal Zakaria Ali, menyebut pembangunan di Aceh Tamiang dibagi dalam dua tahun anggaran. Sebanyak 2.399 unit ditargetkan rampung pada 2026, sedangkan 8.244 unit sisanya dikerjakan pada 2027.
Target seluruh Provinsi Aceh mencakup 6.220 unit pada 2026 dan 14.427 unit pada 2027. Safrizal memastikan kendala pertanahan untuk pembangunan tahun ini telah diselesaikan, disertai rampungnya proses lelang dan penandatanganan kontrak.
Dari total 10.643 unit yang dialokasikan untuk Aceh Tamiang, pembagiannya tersebar dalam dua periode anggaran. Tahun pertama memprioritaskan 2.399 unit, sementara tahun kedua menuntaskan 8.244 unit.
Peletakan batu pertama di Desa Perk Alur Jambu menandai dimulainya konstruksi 178 unit rumah pada lokasi tersebut. Desa ini berada di Kecamatan Bandar Pusaka, salah satu wilayah yang terdampak bencana di Aceh Tamiang.
Deputi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahayan, menekankan kesiapan fasilitas permukiman agar warga bisa segera meninggalkan hunian sementara. Ia meminta pembangunan berjalan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas rumah.
"Listrik harus menyala, jalan harus bisa dilalui dan lingkungan harus aman untuk keluarga," ujarnya.
Pernyataan tersebut menyoroti tiga kebutuhan dasar yang harus tersedia sebelum warga menempati huntap. Ketersediaan listrik, akses jalan, dan keamanan lingkungan menjadi tolok ukur kelayakan hunian, bukan sekadar berdirinya bangunan rumah.
Warga korban bencana di Aceh Tamiang masih menempati hunian sementara sembari menunggu rumah tetap selesai dibangun. Perpanjangan masa tinggal di hunian sementara berisiko memunculkan persoalan baru, mulai dari keterbatasan ruang hingga akses layanan dasar.
Percepatan pembangunan huntap menjadi kunci agar warga dapat kembali menjalani kehidupan normal. Pemerintah menargetkan seluruh 20.647 unit rampung hingga akhir 2027, dengan Aceh Tamiang menerima porsi terbesar dibandingkan kabupaten lain di provinsi tersebut.
Kelancaran lelang dan penandatanganan kontrak pada tahun ini menjadi modal awal. Jika jadwal konstruksi berjalan sesuai rencana, sebagian warga Aceh Tamiang berpotensi menempati huntap lebih cepat dari tenggat akhir 2027.