ACEH — Pemerintah menjadwalkan peluncuran program perlindungan sosial digital pada 10 November 2026, dengan 11,5 juta keluarga sudah terdaftar per 20 Oktober. Keluarga penerima manfaat lama maupun warga yang merasa berhak namun belum masuk daftar perlu memastikan statusnya sebelum peluncuran. Pendaftaran dibantu sekitar 775.000 agen perlinsos di seluruh daerah.
Kementerian dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyiapkan sistem perlindungan sosial digital yang akan di-roll out langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Perkembangan program dilaporkan kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 20 Oktober.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut digitalisasi ini menyasar perbaikan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Arah kebijakan pemerintah ke depan adalah bantuan tunai langsung ke masyarakat, bukan lagi subsidi terhadap produk.
Hingga berita ini ditulis, bahan yang tersedia belum memuat nominal bantuan per penerima, total anggaran, maupun frekuensi pencairan. Pemerintah baru menyampaikan kerangka program dan jadwal peluncurannya.
Angka yang sudah tersedia adalah cakupan pendaftaran: 11,5 juta keluarga per 20 Oktober 2026. Informasi besaran manfaat akan diumumkan menjelang atau saat peluncuran resmi.
Sistem ini dirancang agar bantuan diterima masyarakat yang benar-benar berhak. Uji coba telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Kriteria resmi penerima belum dirinci dalam bahan, namun hasil uji coba menunjukkan sistem menyaring dua jenis kesalahan sasaran:
Warga yang merasa memenuhi kriteria namun belum terdaftar disarankan segera mendaftar melalui portal perlinsos atau meminta pendampingan agen perlinsos terdekat.
Pendaftaran dilakukan lewat portal perlinsos dengan pendampingan agen di lapangan. Firman menyebut lebih dari 600.000 pendaftar masuk ke portal setiap hari.
Masyarakat diimbau hanya menggunakan kanal resmi pemerintah dan tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.
Peluncuran dijadwalkan 10 November 2026 oleh Presiden. Jadwal pencairan per tahap, bank penyalur, dan batas waktu penerimaan belum diumumkan dalam bahan ini. Informasi lengkap dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Sosial dan DEN.
DEN melaporkan hasil studi uji coba perlinsos digital di Bali kepada Presiden. Sistem digital disebut menurunkan exclusion error sebesar 24,1 persen dan inclusion error sebesar 4,1 persen.
Firman menilai hasil itu menunjukkan digitalisasi mampu memperbaiki ketepatan sasaran sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran bansos.
Warga yang ingin menyampaikan keluhan atau melaporkan dugaan penyimpangan dapat menghubungi kanal pengaduan resmi Kementerian Sosial. Waspadai calo dan pungutan liar yang mengatasnamakan program perlinsos digital.