ACEH — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong kolaborasi Kementerian Keuangan dan Danantara untuk menjaga harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Strategi fiskal ini disiapkan agar subsidi tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan APBN. Realisasi subsidi dan kompensasi Januari-September 2026 sudah mencapai Rp376,8 triliun atau melonjak 54,1% dibanding periode sama tahun lalu.
Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto menyampaikan usulan tersebut setelah melaporkan langkah pemerintah kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Seto, menjaga harga BBM bersubsidi adalah keputusan tepat untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Namun, DEN menekankan subsidi tidak bisa diberikan tanpa perhitungan. Kolaborasi dengan Danantara dipandang perlu agar beban fiskal tetap terkendali sepanjang sisa tahun anggaran.
Seto menyebut pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Danantara tengah mendiskusikan sejumlah opsi fiskal. Tujuannya satu: harga BBM bersubsidi bertahan sampai akhir tahun tanpa merusak keberlanjutan anggaran.
"Kami juga mendiskusikan beberapa strategi fiskal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, dan juga dibantu Danantara untuk memastikan bahwa harga BBM ini tetap bisa dijaga sampai akhir tahun dan fiskalnya juga tetap sustainable," ujar Seto.
Pernyataan itu disampaikan Seto kepada wartawan pada Rabu (21/10/2026). DEN tidak merinci bentuk konkret kolaborasi tersebut, termasuk berapa alokasi dana yang disiapkan Danantara.
Lonjakan belanja subsidi menjadi alasan utama pemerintah mencari formula pembiayaan alternatif. Sepanjang Januari-September 2026, subsidi dan kompensasi yang digelontorkan mencapai Rp376,8 triliun.
Angka itu naik 54,1% dibanding realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Seluruh anggaran berasal dari APBN, yang sekitar 70% penerimaannya ditopang sektor pajak.
DEN membeberkan tiga pemicu lonjakan. Pertama, fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, serta kenaikan volume BBM, LPG, dan listrik bersubsidi. Kedua, volatilitas harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik global. Ketiga, meningkatnya pembayaran subsidi pupuk.
Selain solusi jangka pendek, DEN mengusulkan perbaikan struktural agar subsidi energi lebih akurat menyasar penerima yang berhak. Usulan ini muncul karena alokasi subsidi dinilai masih menyisakan kebocoran.
"Ada beberapa perbaikan jangka panjang yang bisa dilakukan tadi untuk kita bisa membuat subsidi energi ini bisa menjadi lebih tepat sasaran," kata Seto.
DEN belum memerinci bentuk perbaikan yang dimaksud. Seto hanya memastikan pembahasan jangka panjang tetap berjalan paralel dengan upaya menjaga harga di tingkat konsumen hingga tutup tahun.