LHOKSUKON — Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil meminta pembangunan dan perbaikan rumah warga pascabanjir melibatkan perusahaan konstruksi lokal, bukan hanya kontraktor dari luar daerah. Tenaga kerja bangunan dari kampung sendiri, termasuk utoh atau tukang, diharapkan mendapat kesempatan mengerjakan rehabilitasi tersebut.
Imbauan itu menyasar warga yang sebelumnya berencana mencari pekerjaan ke luar daerah. Kebutuhan tenaga kerja untuk perbaikan rumah dinilai bisa menjadi sumber penghasilan tanpa harus meninggalkan keluarga di kampung halaman.
Peluang serupa terbuka bagi pengusaha batu bata dan batako yang didorong memasok kebutuhan material pembangunan. Pedagang diminta menjaga kestabilan harga agar lonjakan permintaan tidak membebani warga penerima bantuan.
Rantai ekonominya saling terhubung. Pekerja memperoleh upah, produsen mendapat pesanan, perusahaan konstruksi memperoleh pekerjaan, dan pedagang merasakan kenaikan transaksi.
Rekapitulasi BPBD Aceh Utara per 9 Oktober 2026 mencatat 145.720 kepala keluarga masuk pendataan rumah terdampak banjir. Rinciannya, 106.117 rumah rusak ringan, 29.922 rusak sedang, dan 9.681 rusak berat.
Dalam skema bantuan pemerintah daerah, rumah rusak ringan memperoleh Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sedangkan rusak berat mendapat Rp70 juta atau dibangun ulang oleh pemerintah. Bantuan kategori ringan dan sedang disalurkan melalui rekening penerima di Bank Syariah Indonesia (BSI) agar bisa langsung dipakai membeli bahan bangunan.
Mekanisme itu membuka ruang transaksi langsung antara penerima bantuan dan penyedia material di sekitar tempat tinggal mereka.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bantuan perbaikan rumah perlu menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Kebijakan awal hanya menyasar rumah rusak berat.
"Tadinya, Kemensos memberikan hanya untuk rusak berat. Tapi saya sampaikan saja ke (Mensos Saifullah Yusuf) rusak sedang dan rusak ringan kita bantu semua. Akhirnya, dikeluarkan bantuan oleh Kemensos," kata Tito saat mengunjungi hunian sementara di Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, 20 April 2026.
Perluasan bantuan menjadi bagian dari percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera, termasuk Aceh Utara.
Arah pemulihan di Aceh Utara bersambung dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRRP) Sumatera yang menempatkan perumahan sebagai tahapan penting rekonstruksi 2026-2028. Data Kementerian Pekerjaan Umum per 21 Januari 2026 mencatat kebutuhan penanganan rumah di Aceh sebanyak 25.628 unit rusak berat, 49.928 rusak sedang, dan 14.577 hanyut.
Renduk mencantumkan stimulan BNPB Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta rusak berat. Pemulihan dirancang lewat perbaikan di lokasi semula (in situ), relokasi, serta pembangunan hunian tetap terpadu.
Hunian tetap di lokasi relokasi direncanakan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan kisaran pembiayaan Rp150 juta hingga Rp170 juta per unit. Permukiman baru juga diarahkan dilengkapi akses air minum, sanitasi, layanan persampahan, dan memperhatikan keamanan lokasi dari ancaman bencana.
Dengan skala pekerjaan sebesar itu, kebutuhan tenaga konstruksi dan material menjadi bagian yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah. Warga seperti Bill Razi masih menantikan kepastian perbaikan agar rumahnya kembali layak huni.