PIDIE — Lokasi calon Huntap Relokasi Terpusat dan PSU Pendukung Kabupaten Pidie 01 di Desa Blang Pandak masih belum memiliki sistem penyediaan air minum. Kawasan permukiman baru yang berdampingan dengan Huntara bantuan BPBD itu berada di zona Non-Cekungan Air Tanah (Non-CAT) dengan formasi batuan kapur dan karang.
Kondisi geologis tersebut membuat pengeboran dalam tidak efektif memenuhi kebutuhan air bersih warga. Hasil analisis data geolistrik dan peta Cekungan Air Tanah (CAT) pun tidak merekomendasikan pengeboran dalam di lokasi itu.
Dua Titik Bor Darurat Tak Hasilkan Air
Upaya penyediaan air pada masa darurat pernah dilakukan TNI dan Polri dengan mengebor dua titik lokasi. Hasilnya nihil, tidak ada air yang keluar dari kedua titik tersebut.
Selama musim kemarau, kebutuhan air di kawasan itu harus disuplai memakai mobil tangki. Cara tersebut dinilai Satgas PRR tidak berkelanjutan untuk sebuah permukiman tetap.
Usulan pembuatan sumur bor dari pihak ketiga juga telah diklarifikasi tidak efektif berdasarkan peta CAT yang dimiliki pemerintah. Opsi menarik jaringan pipa dari SPAM Kemala sejauh sekitar 10 kilometer turut dievaluasi, namun dinilai terlalu jauh dan tidak efisien secara biaya maupun teknis.
Tiga Mata Air Jadi Solusi, Aliran Pakai Gravitasi
Solusi yang dinilai paling realistis adalah memanfaatkan tiga titik mata air yang sudah ada di lokasi. Pengembang Huntara sebelumnya telah membangun reservoir berukuran 3x3 meter dan bangunan intake 1x2 meter di kawasan sumber air itu.
Rapat koordinasi di Kantor Pusat Kemendagri memutuskan penyaluran air bersih ke Huntap dilakukan melalui penambahan jaringan pipa distribusi dari reservoir menuju lokasi pemukiman baru. Jarak sumber air ke Huntap sekitar 2.500 meter dan seluruh aliran berjalan secara gravitasi tanpa pompanisasi.
Sistem gravitasi tersebut menekan biaya operasional seminimal mungkin. Namun kapasitas reservoir yang ada sekarang dinilai masih terlalu kecil untuk melayani Huntap dan Huntara sekaligus.
Rencana peningkatan kapasitas reservoir masih menunggu kajian teknis lebih lanjut. Kepastian ukuran reservoir yang dibutuhkan menjadi bagian dari survei mendetail yang akan dilaksanakan Balai Cipta Karya Aceh.
Mendagri: Akses Air Bersih Harus Terjamin Sebelum Warga Pindah
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgasnas PRR Muhammad Tito Karnavian berulang kali menegaskan penyediaan air bersih sebagai prioritas dalam setiap pembangunan hunian tetap pascabencana.
"Sebelum atap selesai berdiri, akses air bersih harus sudah terjamin. Warga tidak boleh pindah ke tempat baru yang justru menyulitkan mereka memenuhi kebutuhan paling dasar," ujar Tito.
Tito juga menekankan prinsip kerja tanpa memperdebatkan kewenangan. Menurutnya, persoalan yang belum masuk Rencana Induk harus segera diusulkan agar Bappenas mendistribusikannya kepada instansi relevan.
"Jangan ada alasan ini urusan pusat atau daerah. Yang penting warga punya air bersih. Semua permasalahan yang belum masuk Rencana Induk segera diusulkan, Bappenas akan mendistribusikannya kepada instansi yang relevan. Musim penghujan sudah tiba, percepatan bukan slogan, itu kebutuhan nyata warga yang sedang menunggu," lanjutnya.
Balai Cipta Karya Aceh Diminta Hitung Kebutuhan Pipa dan Anggaran
Balai Cipta Karya Aceh diinstruksikan melakukan pendalaman teknis dan survei lapangan segera. Survei itu untuk menentukan kebutuhan pipa, kapasitas reservoir yang tepat, serta estimasi anggaran.
Koordinasi antara Balai Cipta Karya, BPBD Kabupaten Pidie, dan pemerintah desa telah dibentuk agar solusi ini terwujud sebelum warga pindah ke hunian tetap. Angka kebutuhan anggaran belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil survei teknis terperinci.
Warga calon penghuni Huntap Blang Pandak berharap rumah baru mereka tidak hanya memiliki atap layak, tetapi juga jalan dan akses terhadap air bersih.
