MEUREUDU — Kunjungan kerja ke Kabupaten Pidie Jaya menjadi titik peninjauan langsung bagi Satgas PRR setelah banjir November 2025 lalu. Rombongan meninjau tiga lokasi terdampak bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Ketua DPR Aceh Zulfadhli, dan sejumlah pejabat daerah.
Tiga lokasi yang diperiksa meliputi Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, dengan tanggul jebol sekitar 150 meter. Rombongan juga melihat persawahan Gampong Beuringen yang rusak berat, serta Sungai Krueng Jeulanga-Ulim di Gampong Alue Keutapang, Kecamatan Bandar Dua.
137 Sungai Kena Sedimen, Risiko Banjir Susulan Mengintai
Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan sedimentasi terjadi di tiga provinsi sekaligus. Kondisi itu memperbesar risiko banjir ketika hujan lebat kembali turun di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum tuntas.
"Ada 137 sungai yang kena sedimen di tiga provinsi. Di rapat saya sudah sampaikan di pusat agar PU, Balai Wilayah Sungai ini memprioritaskan daerah-daerah yang kalau hujan lebat akan banjir," katanya.
Selain meminta pembersihan sedimen, Tito membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga melalui mekanisme resmi. Material pasir dan batu bernilai ekonomi bisa dikelola secara transparan bersama pemerintah daerah, dengan catatan tujuan utamanya tetap normalisasi sungai, bukan penambangan material.
Pemulihan Aceh Butuh Rp58,99 Triliun dalam Kerangka Renduk PRRP
Penanganan sungai, tanggul, dan persawahan di Pidie Jaya masuk dalam agenda besar pemulihan pascabencana Sumatera melalui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) 2026-2028. Dokumen kebijakan nasional itu disahkan lewat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026.
Renduk mencatat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai sekitar Rp100,23 triliun. Dari jumlah itu, Rp61,91 triliun menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Rp38,32 triliun kewenangan pemerintah daerah.
Khusus Aceh, kebutuhan pendanaan indikatif seluruh sektor mencapai Rp58,99 triliun. Sektor infrastruktur menjadi komponen terbesar dengan kebutuhan sekitar Rp32,97 triliun.
27.483 Hektare Sawah Rusak Ringan Masuk Rencana Rehabilitasi
Pemulihan tidak berhenti pada infrastruktur. Renduk mencatat rencana rehabilitasi 27.483 hektare sawah rusak ringan dan 13.425 hektare sawah rusak sedang di Aceh, disertai perbaikan irigasi, bantuan benih, dan sarana produksi.
Sektor perikanan juga masuk agenda, mencakup rehabilitasi prasarana produksi di 18 kabupaten/kota serta bantuan sarana produksi yang direncanakan menjangkau 16 kabupaten/kota.
Bagi warga yang tinggal di sekitar aliran sungai, ancaman banjir memang tidak berakhir saat air surut. Tanggul jebol, sungai dangkal, dan sawah rusak menjadi persoalan yang harus dihadapi setelah bencana berlalu.
Status Tanggap Darurat Bisa Ditetapkan Ulang jika Bencana Susulan Meluas
Pemerintah menyiapkan mekanisme percepatan penanganan apabila daerah kembali dilanda bencana berdampak luas. Kemendagri akan memberi arahan agar daerah terdampak bencana susulan dapat menetapkan kembali status tanggap darurat sesuai kondisi lapangan.
Penetapan status itu memungkinkan pemerintah daerah menggunakan belanja tidak terduga untuk kebutuhan darurat. Kementerian dan lembaga terkait juga dapat mempercepat dukungan sesuai kewenangannya.
Tito menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana November 2025 tetap berjalan dalam kerangka pemulihan tiga tahun 2026-2028. Bencana susulan butuh respons tersendiri agar tidak menghambat tahapan pemulihan yang sedang berlangsung.
Ia juga meminta masyarakat menyampaikan kebutuhan yang belum tertangani melalui pemerintah desa, camat, hingga bupati. Usulan itu akan direkap dan dikoordinasikan ke tingkat pusat.
Kunjungan ke Pidie Jaya memperlihatkan pekerjaan pascabencana bukan sekadar membangun kembali infrastruktur rusak. Pemulihan harus memastikan warga bisa kembali bertani, menjalankan aktivitas ekonomi, dan tinggal di kawasan yang lebih aman.
