ACEH — Rencana pemerintah memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar, menuai kritik. Ekonom Fitra, Badiul Hadi, menilai skema pembatasan volume pembelian hanya akan menjadi solusi instan yang kontraproduktif. Menurutnya, prosedur yang lebih rumit tanpa perbaikan data penerima justru akan menciptakan antrean baru dan memperpanjang waktu tunggu konsumen di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Bukan Soal Volume, Tapi Akurasi Data Penerima Subsidi
Badiul menegaskan bahwa inti permasalahan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran bukan terletak pada mekanisme pembatasan volume. “Pengetatan tidak boleh hanya diwujudkan melalui pembatasan volume atau prosedur yang lebih rumit, yang dibutuhkan adalah subsidi yang lebih tepat sasaran, bukan sekadar akses yang semakin sulit,” tegasnya saat dihubungi Jumat (17/7/2026).
Ia menjelaskan, celah terbesar saat ini adalah mekanisme penargetan yang belum presisi. Akibatnya, kelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu membeli BBM nonsubsidi masih dengan mudah mengakses Pertalite dan Solar bersubsidi. Hal inilah yang kemudian membuat kuota subsidi kerap jebol dan pasokan di lapangan tidak merata.
Integrasi Data dan Digitalisasi Jadi Kunci
Alih-alih menerapkan pembatasan volume yang kaku, Badiul mendorong pemerintah untuk fokus pada pembaruan data penerima subsidi. Langkah yang paling krusial adalah mengintegrasikan sistem digital antar-instansi, mulai dari data kependudukan, kepemilikan kendaraan, hingga data penerima bantuan sosial. Dengan basis data yang tunggal dan akurat, subsidi bisa dialokasikan secara spesifik ke individu atau kendaraan yang memang memenuhi kriteria.
“Yang dibutuhkan adalah subsidi yang lebih tepat sasaran. Perbaiki dulu datanya, integrasikan sistem digitalnya, baru bicara soal pembatasan,” ujarnya. Menurutnya, tanpa perbaikan fundamental ini, kebijakan pembatasan volume hanya akan menjadi beban baru bagi konsumen menengah ke bawah yang justru menjadi target perlindungan subsidi.
Risiko Antrean Semakin Parah di Daerah
Kekhawatiran utama dari skema ini adalah dampak langsung di lapangan. Jika setiap kendaraan dibatasi volume pembeliannya per hari, pengemudi—terutama yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki mobilitas tinggi—terpaksa bolak-balik ke SPBU. Situasi ini, menurut Badiul, bukan hanya tidak efisien, tetapi juga berpotensi memicu antrean panjang yang sudah menjadi pemandangan umum di sejumlah daerah saat pasokan menipis.
Pemerintah sendiri belum merilis detail teknis skema pembatasan volume ini. Namun, kritik dari berbagai kalangan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih terukur. Tanpa perbaikan data dan digitalisasi yang menyeluruh, kebijakan pengetatan BBM bersubsidi berisiko hanya memindahkan masalah dari sistem distribusi ke antrean di SPBU.
