BANDA ACEH — Sistem pelayanan di sejumlah SPBU di Aceh menjadi sorotan. Antrean kendaraan melebar hingga menghambat akses ke fasilitas umum dan pertokoan. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyebut persoalan ini berpotensi memicu kegaduhan jika tidak segera dibenahi.
"Kalau tidak diperbaiki, berpotensi membuat kegaduhan," kata Nurlis di Banda Aceh, Jumat (31/7/2026).
Empat Nozzle Hanya Dilayani Satu atau Dua Petugas
Hasil evaluasi tim yang dikoordinasikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, menemukan akar utama kemacetan. Di setiap dispenser terdapat empat nozzle atau selang pompa, tetapi hanya satu hingga dua petugas yang bertugas.
Petugas harus menangani proses panjang secara berurutan. Mulai dari pemeriksaan QR Barcode Subsidi Tepat Guna, pengecekan nomor polisi kendaraan, proses pengisian BBM, hingga transaksi pembayaran.
"Menurut temuan tim Pak Robby, di setiap dispenser ada empat nozzle atau selang pompa, namun hanya ada satu atau dua petugas yang melayani proses cek QR Barcode Subsidi Tepat Guna, nomor polisi, pengisian BBM sampai pembayaran. Inilah salah satu penyebab antrean," ujar Nurlis.
Protes Langsung ke Pertamina dan Janji Perbaikan
Temuan ini tidak berhenti di atas kertas. Robby menyampaikan protes langsung kepada Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina dalam rapat di Kantor Gubernur Aceh pada 23 Juli 2026. Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh.
Dalam rapat tersebut, Pertamina dan Hiswana Migas berkomitmen memperbaiki serta mengoptimalkan layanan di setiap SPBU. Pemerintah Aceh meminta penambahan operator di dispenser dan memastikan adanya petugas khusus yang mengendalikan antrean kendaraan.
Tiga Faktor Pemicu Antrean: Pasokan, Permintaan, dan Kondisi SPBU
Selain masalah pelayanan, tim pemprov memetakan tiga faktor besar pemicu penumpukan kendaraan. Faktor pertama adalah pasokan atau supply, mencakup keterlambatan distribusi, terbatasnya armada pengangkut, serta gangguan cuaca.
Faktor kedua berasal dari sisi permintaan atau demand. Peningkatan mobilitas masyarakat, aksi panic buying, masuknya kendaraan dari luar daerah, hingga penyalahgunaan BBM bersubsidi disebut memperparah kondisi.
Pemerintah Aceh juga menyoroti peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Kelompok masyarakat mampu dan kendaraan industri disebut beralih menggunakan Biosolar dan Pertalite karena perbedaan harga dengan Pertamax dan Dexlite yang cukup tinggi.
Faktor ketiga berkaitan dengan kondisi internal SPBU itu sendiri. Mulai dari jam operasional, pelayanan yang lambat, keterbatasan dispenser, hingga distribusi stok yang tidak merata. Kendati demikian, PT Pertamina Patra Niaga Aceh memastikan stok BBM secara keseluruhan masih dalam batas aman.
