JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak tinggal diam menunggu program pusat turun. Melalui audiensi dengan Kemendikdasmen di Jakarta, Kamis (3/9/2026), Disdikbud setempat menyodorkan peta kebutuhan pendidikan daerah yang selama ini belum terjangkau, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP.
Rombongan yang dipimpin Kepala Disdikbud Aceh Barat, Irwan, M.Si., ini diterima langsung oleh Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal/Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto. Pertemuan itu menjadi ruang bagi daerah untuk menyuarakan persoalan yang kerap menghambat pemerataan akses belajar di pelosok.
Komitmen Lintas Sektor untuk Percepatan Pendidikan
Langkah jemput bola ini tidak dilakukan sendirian oleh eksekutif. Irwan menjelaskan, keterlibatan unsur legislatif dan organisasi masyarakat sengaja dihadirkan untuk memperkuat posisi tawar Aceh Barat di tingkat pusat.
Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Zulfikar, S.A.B., serta Ketua PW Muhammadiyah Aceh Malek Musa, S.H., M.Hum., turut mendampingi dalam pertemuan tersebut. Hadir pula Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Rustam Zaini.
“Komitmen ini merupakan bentuk upaya menyeluruh untuk memoderenisasi sarana dan prasarana pendidikan dari semua lini, mulai dari PAUD, PNF, SD, hingga SMP di seluruh pelosok Kabupaten Aceh Barat,” ujar Irwan.
Tiga TK Negeri Baru Diusulkan ke Pusat
Salah satu usulan konkret yang dibawa ke meja Kemendikdasmen adalah penyediaan Unit Sekolah Baru (USB) untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Tiga lokasi telah disiapkan pemerintah daerah untuk dijadikan TK Negeri baru.
- TK Negeri 6 Pante Ceureumen di Desa Manjeng
- TK Negeri 2 Woyla Timur di Desa Alue Kuyun
- TK Negeri 2 Woyla Barat di Desa Napai
Irwan menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada perbaikan proses pembelajaran. Menurutnya, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi fondasi utama agar mutu sumber daya manusia daerah bisa ditingkatkan secara signifikan.
Target Fasilitas Layak di Seluruh Kecamatan
Audiensi ini diharapkan melahirkan dukungan konkret, bukan sekadar janji. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan fasilitas pendidikan yang lebih layak dapat memperluas akses belajar sekaligus mendorong kualitas pendidikan di seluruh kecamatan.
Dukungan terhadap usulan tersebut juga mengalir dari unsur legislatif dan organisasi kemasyarakatan yang hadir. Keterlibatan mereka dinilai semakin memperkuat posisi Aceh Barat dalam memperjuangkan peningkatan layanan pendidikan di tingkat kementerian.
Dengan adanya audiensi ini, alur koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan semakin pendek. Selanjutnya, realisasi program akan menunggu tindak lanjut dari Kemendikdasmen terkait skema pendanaan dan prioritas pembangunan tahun anggaran mendatang.
