BANDA ACEH — Ketua Umum Kadin Aceh, H Muhammad Iqbal, menyebut tujuh dapur MBG tersebut tersebar di Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang masing-masing dua unit, serta satu unit di Pidie, Bireuen, dan Lhokseumawe. Pembangunan dikerjakan melalui skema aglomerasi yang melibatkan modal masyarakat dan dunia usaha.
Setiap dapur menelan investasi Rp 2 miliar hingga Rp 2,5 miliar. Total dana yang sudah dikeluarkan untuk tujuh unit mencapai Rp 14 miliar sampai Rp 17,5 miliar, mencakup sewa dan renovasi bangunan, pembelian peralatan, serta fasilitas pendukung operasional.
Berawal dari MoU Kadin Indonesia dengan BGN
Investasi tersebut berangkat dari nota kesepahaman antara Kadin Indonesia dan BGN. Dalam MoU itu, Kadin Aceh berkomitmen membangun 30 unit dapur MBG yang didistribusikan ke Kadin di 23 kabupaten/kota.
Sebagian daerah ditargetkan membangun satu dapur. Daerah dengan kemampuan investasi lebih besar didorong membangun beberapa unit sekaligus. Kadin Aceh lalu membentuk Satuan Tugas Pembangunan Dapur Aglomerasi untuk mengawal pelaksanaan, dan seluruh usulan lokasi didaftarkan melalui sistem digital BGN.
Dari target 30 unit, baru tujuh dapur yang terealisasi. Berbeda dengan pembangunan yang sepenuhnya dibiayai negara, skema aglomerasi menempatkan pelaku usaha sebagai investor yang menanggung biaya fasilitas sejak awal.
Investasi Terancam Tidak Kembali
Iqbal menyatakan moratorium membuat fasilitas yang sudah berdiri tidak bisa dipakai. Dana yang telah disetor lewat skema aglomerasi pun berisiko tidak kembali dalam waktu dekat.
"Akibat kebijakan moratorium ini, fasilitas yang sudah dibangun tidak bisa dioperasikan, dan investasi yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia," kata Iqbal, dikutip Kamis (22/10/2026).
Dampaknya tidak berhenti di soal modal. Tertundanya operasional juga menahan perluasan layanan MBG di Aceh, sekaligus memperpanjang waktu pengembalian investasi yang sudah dikeluarkan pelaku usaha.
"Karena itu, tertundanya operasional dapur bukan hanya menghambat perluasan layanan MBG, tetapi juga menunda pengembalian investasi yang telah dikeluarkan," ujarnya.
Kadin Aceh Minta BGN Segera Putuskan
Kadin Aceh meminta BGN memberikan kepastian soal nasib tujuh dapur yang sudah rampung dibangun. Kejelasan itu dinilai penting agar fasilitas bisa segera dimanfaatkan memperluas jangkauan program MBG di provinsi tersebut.
"Kami berharap BGN segera memberikan kejelasan terhadap nasib tujuh dapur yang telah rampung dibangun tersebut," kata Iqbal.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari BGN soal kelanjutan moratorium maupun status tujuh dapur MBG Kadin Aceh. Kadin Aceh menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui Satuan Tugas Pembangunan Dapur Aglomerasi.
