Pencarian

Wali Nanggroe Aceh Tegaskan Tak Minta Perlakuan Istimewa, Hanya Kepastian Pelaksanaan Kekhususan

Jumat, 06 November 2026 • 15:01:01 WIB
Wali Nanggroe Aceh Tegaskan Tak Minta Perlakuan Istimewa, Hanya Kepastian Pelaksanaan Kekhususan
Kunjungan Menko Kumham Imipas ke Meuligoe Wali Nanggroe membahas kekhususan Aceh, perdamaian, dan polemik bendera.

BANDA ACEH — Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Zulfikar Idris, menyebut kunjungan Menko Kumham Imipas sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat dan lembaga kekhususan di Aceh. Jamuan makan malam itu berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe dan membahas sejumlah persoalan strategis. Selain kekhususan Aceh, agenda pertemuan mencakup keberlangsungan perdamaian serta polemik Bendera Aceh.

Apa yang Diminta Wali Nanggroe kepada Pemerintah Pusat

Malik Mahmud menegaskan bahwa permintaan Aceh bukan perlakuan istimewa di luar hukum. Yang diharapkan adalah kepastian pelaksanaan kekhususan yang telah disepakati dalam perdamaian dan diakui dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

"Yang kami harapkan bukan perlakuan istimewa di luar hukum, melainkan kepastian pelaksanaan kekhususan Aceh yang telah disepakati dalam perdamaian dan diakui dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia," kata Wali Nanggroe.

Ia merujuk dua landasan utama pelaksanaan pemerintahan Aceh, yakni Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keduanya menjadi dasar pelaksanaan kewenangan khusus Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dua Puluh Tahun Perdamaian dan Syarat Keberlanjutannya

Malik Mahmud menyoroti pentingnya menjaga perdamaian Aceh yang telah berjalan lebih dari 20 tahun. Menurutnya, keberlanjutan perdamaian membutuhkan komitmen terhadap kesepakatan damai, kepastian hukum, serta hubungan yang saling menghormati antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

Pelaksanaan kewenangan khusus Aceh, katanya, harus dijalankan secara konsisten sebagaimana tertuang dalam kedua landasan hukum tersebut. Ia berharap komunikasi dan dialog antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat terus ditingkatkan agar menghasilkan langkah yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh.

Polemik Bendera Aceh Masuk Agenda Pembahasan

Persoalan Bendera Aceh turut dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Pengaturannya tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, yang dinilai perlu dituntaskan melalui dialog serta mekanisme hukum yang sesuai.

Lembaga Wali Nanggroe berpandangan bahwa penyelesaian persoalan itu harus tetap memperhatikan status kekhususan Aceh, ketentuan hukum nasional, dan semangat perdamaian yang telah dibangun. Yusril menyatakan akan membawa aspirasi tersebut ke Presiden.

"Kami berdiskusi panjang lebar. Ada hal-hal yang disampaikan oleh Wali Nanggroe kepada saya yang harus saya sampaikan kepada Presiden, terutama terkait bendera Aceh," ujar Yusril.

Yusril Bawa Masukan ke Presiden, Singgung Gelar Doktor Kehormatan

Dalam pertemuan itu, Malik Mahmud juga menyampaikan selamat kepada Yusril atas rencana penganugerahan gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penghargaan tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Yusril di bidang hukum, ketatanegaraan, dan kehidupan berbangsa.

Yusril menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Wali Nanggroe serta kesempatan berdiskusi mengenai sejumlah persoalan strategis yang berkaitan dengan masa depan Aceh. Aspirasi yang dihimpun dari pertemuan itu akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan tindak lanjut.

Follow iniaceh.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: nukilan.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Terkini

Indeks