JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mendesak DPR RI untuk mempercepat alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana periode 2026–2028. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan masyarakat yang masih terdampak bencana di provinsi paling barat Indonesia tersebut.
Permintaan itu disampaikan Mualem dalam rapat bersama Satgas Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Senin (25/5/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam kesempatan itu, Mualem menyampaikan apresiasi kepada DPR RI dan pemerintah pusat, termasuk bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam penanganan bencana di Aceh,” ujarnya.
Hingga saat ini, progres pemulihan infrastruktur menunjukkan hasil signifikan. Sebanyak 46 ruas jalan nasional telah kembali berfungsi, sementara 1.521 dari total 1.638 ruas jalan provinsi juga sudah operasional. Untuk jembatan terdampak, pemerintah memasang jembatan Bailey, Armco, dan jembatan perintis di sejumlah titik.
Di sektor perumahan, pembangunan hunian sementara (huntara) yang telah ditempati masyarakat mencapai 94,61 persen atau sebanyak 16.716 unit. Pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat melalui dukungan BNPB, Polri, Kemenko Polkam, Yayasan Tzu Chi, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pada sektor sumber daya air, penanganan masih difokuskan pada pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan akibat lumpur pascabencana untuk mencegah banjir susulan saat musim hujan. Rehabilitasi irigasi, bendung, dan perbaikan tanggul juga terus dipacu melalui berbagai skema pendanaan, termasuk tambahan transfer ke daerah (TKD).
Untuk sektor pertanian, rehabilitasi lahan sawah terdampak telah mencapai sekitar 27 ribu hektare dari total target 35 ribu hektare. Sementara itu, realisasi bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana telah mencapai sekitar 98,5 persen, mencakup bantuan isi hunian, jaminan hidup (jadup), stimulan ekonomi, hingga layanan psikososial.
Pemerintah Aceh memutuskan memperpanjang masa transisi darurat karena masih ada kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya tertangani. Namun, Mualem mengingatkan bahwa transisi yang terlalu panjang berpotensi memperlambat pemulihan sosial ekonomi serta meningkatkan biaya huntara, jadup, dan logistik.
“Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap percepatan dukungan dan kepastian pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat agar pembangunan permanen dapat segera berjalan dan masyarakat terdampak kembali hidup normal secara layak dan berkelanjutan,” pungkas Mualem.