LHOKSUKON — Enam bulan setelah banjir bandang melanda Aceh Utara pada akhir November 2025, transparansi pengelolaan dana bantuan dari luar daerah masih menjadi tanda tanya. Hingga pertemuan dengan insan pers di Oproom Kantor Bupati, Landing, Lhoksukon, Selasa (26/5/2026), Pemkab Aceh Utara belum merinci jumlah bantuan yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Saat dicecar awak media seusai pertemuan, Bupati Ayahwa enggan memberikan penjelasan rinci. Ia meminta wartawan menanyakan langsung ke Kepala BPKD Aceh Utara, Nazar Hidayat.
“Jangan ditanya itu. Sudah saya bilang sebelumnya, coba ditanyakan sama Pak Nazar (Kepala BPKD Aceh Utara, Nazar Hidayat). Itu ada dari kabupaten mana saja semua tertera detail. Koordinasi terus dengan pihak keuangan, karena di sana mendetail sekali. Kalau saya sampaikan nanti dikhawatirkan ada yang keliru,” ujar Ayahwa.
Meski tidak membeberkan seluruh penerimaan, Ayahwa mengungkapkan satu donasi besar yang diterima. Bantuan itu berasal dari Pemerintah Kabupaten Simalungun senilai sekitar Rp30 miliar.
“Termasuk kami ucapkan terima kasih juga kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun, kita diberikan bantuan sekitar Rp30 miliar. Mungkin dengan dana tersebut kita akan membeli tanah untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) kepada korban banjir bandang yang kehilangan tempat tinggalnya,” ungkap Ayahwa.
Bupati menyebut pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi korban banjir telah rampung dikerjakan. Saat ini, pemerintah fokus pada progres pembangunan hunian tetap dengan sokongan dari pemerintah pusat.
“Sedangkan untuk perbaikan tanggul irigasi, semuanya sudah ada anggarannya dan sedang ditender. Jadi sekarang lagi proses tender untuk seluruh sungai yang terdampak banjir bandang di Aceh Utara,” pungkas Ayahwa.
Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Bupati Aceh Utara, didampingi Sekda Dayan Albar, Asisten I Setda Dr. Fauzan, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Fauzan, Kepala Dinas Kominfosa Halidi, dan Juru Bicara Pemkab Muntasir Ramli. Berbeda dengan pertemuan pada 16 Februari 2026 lalu yang sempat menampilkan data kerusakan infrastruktur secara rinci melalui layar LED display, kali ini Pemkab tidak menampilkan perkembangan kondisi pascabanjir di layar tersebut.