ACEH — Pemerintah mengakui bahwa pengembangan energi terbarukan di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan pembangkit listrik. Teknologi penyimpanan energi (energy storage system/ESS) dan sistem microgrid menjadi kunci agar pasokan listrik tetap andal, terutama saat matahari tidak bersinar atau angin tidak bertiup.
"Peran penyimpanan energi adalah meminimalkan dampak intermitensi energi terbarukan, menstabilkan sistem kelistrikan, mendukung mikrogrid, serta melakukan load shifting," ujar Harris, Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, dalam EESA Summit Indonesia 2026, Selasa (9/6).
Ambisi nasional membangun PLTS hingga 100 GW disebut tidak akan berjalan optimal tanpa sistem penyimpanan yang memadai. Dalam forum yang mempertemukan regulator, pelaku industri, dan investor dari Indonesia serta Tiongkok itu, pemerintah memaparkan arah kebijakan untuk membuka peluang kolaborasi global.
Hery Ferdiansyah, Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Direktorat Energi Terbarukan Kementerian ESDM, menjelaskan berbagai kebijakan yang dirancang untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060. Sejumlah perusahaan teknologi asal Tiongkok, seperti Cornex New Co., Ltd., Shenzhen Megarevo Technology Co., Ltd., dan Shenzhen Topband Co., Ltd., turut berbagi pengalaman soal penerapan teknologi penyimpanan energi yang sudah berkembang di negara mereka.
Pemerataan akses listrik di wilayah kepulauan menjadi salah satu fokus utama. Kementerian ESDM menargetkan pembangunan program Listrik Desa (Lisdes) di 2.065 lokasi pada 2026. Untuk merealisasikannya, sistem microgrid dinilai sebagai solusi paling realistis bagi daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T).
Executive Vice President Power Plant Procurement and IPP PT PLN (Persero), Nico Samuel Saroinsong, memaparkan perkembangan berbagai proyek energi terbarukan yang tengah dan akan dikembangkan perseroan. Sementara itu, dari sisi operasional, Priambudi Pujihatma, VP Reliability & Asset Integrity Management PT Pertamina New & Renewable Energy, berbagi pengalaman soal tantangan teknis dalam mengembangkan sistem kelistrikan di wilayah kepulauan.
Meski teknologi sudah tersedia, pendanaan masih menjadi faktor krusial untuk memperbesar skala proyek penyimpanan energi di Indonesia. Dalam sesi diskusi bertajuk "Project & Investment Roundtable from Pilot Projects to Scaled Deployment", para pembicara menyoroti pentingnya model kemitraan dan skema pembiayaan yang tepat.
Pemerintah juga mendorong penguatan industri lokal melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dessy Lusyana, Ketua Tim Penerapan dan Temu Bisnis P3DN Kementerian Perindustrian, menjelaskan strategi peningkatan kapasitas industri nasional agar bisa bermitra dengan perusahaan asing dalam skema joint venture.
Tanpa terobosan dalam pendanaan dan regulasi, target elektrifikasi desa dan pengembangan PLTS raksasa berisiko berjalan lambat. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana pemerintah, PLN, dan Pertamina menyatukan langkah untuk mewujudkan sistem kelistrikan yang lebih modern dan hijau.