ACEH — Pemerintah Indonesia dan Yordania tengah mematangkan nota kesepahaman yang membuka peluang jemaah haji dan umrah singgah berwisata di Yordania, baik sebelum maupun sesudah beribadah di Tanah Suci. Rencana kerja sama ini dibahas dalam pertemuan Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf dengan Duta Besar Yordania untuk Indonesia Sudqi Atallah Al Omoush di kantor Kemenhaj, Selasa (6/10) pagi. Skema ini menjanjikan pilihan perjalanan ibadah yang lebih beragam bagi jemaah Indonesia.
Usulan kerja sama wisata ini bukan kali pertama disampaikan pihak Yordania. Sebelumnya, Pemerintah Yordania telah mengajukan gagasan serupa kepada Kementerian Haji dan Umrah, dan pertemuan Selasa (6/10) menjadi tindak lanjut untuk merumuskan skema yang bisa langsung diterapkan bagi jemaah Indonesia.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa pembahasan MoU ini menyasar perjalanan wisata jemaah, bukan sekadar kunjungan seremonial antarnegara.
"Perjanjian MoU ini berkaitan dengan perjalanan wisata bagi jemaah, baik sebelum maupun sesudah melaksanakan ibadah haji dan umrah," ujar Irfan dalam keterangan resminya.
Bagi jemaah Indonesia, Yordania menawarkan posisi geografis yang strategis di jalur perjalanan menuju maupun dari Arab Saudi. Negara ini berbatasan langsung dengan Israel dan Palestina di sisi barat, serta Arab Saudi di sisi selatan dan timur.
Dengan posisi tersebut, Yordania bisa menjadi titik singgah alami bagi jemaah yang ingin menambah pengalaman wisata tanpa harus memutar arah perjalanan terlalu jauh. Irfan menyebut opsi ini sebagai alternatif yang memberi pilihan perjalanan lebih beragam bagi jemaah.
Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya mendorong jemaah Indonesia berwisata di Yordania. Pemerintah juga membuka peluang bagi wisatawan Yordania untuk berkunjung ke Indonesia sebagai bagian dari pola kemitraan yang saling menguntungkan.
"Selain itu, kami berharap wisatawan dari Jordania pun tertarik berkunjung ke Indonesia. Jadi ada kerja sama timbal balik: jemaah kita singgah berwisata di Jordania setelah umrah, sementara warga Jordania juga kita ajak menikmati berbagai destinasi wisata di Indonesia," imbuh Irfan.
Pola timbal balik ini dinilai penting agar kesepakatan tidak hanya menguntungkan satu pihak. Pemerintah berharap MoU nantinya membuka manfaat ekonomi bagi kedua negara, terutama sektor pariwisata dan usaha kecil di sekitar destinasi.
Pertemuan di kantor Kemenhaj itu dihadiri sejumlah pejabat eselon satu. Turut mendampingi Menteri Irfan adalah Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Hasan Afandi, serta Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Akhmad Fauzin.
Kehadiran mereka menandakan pembahasan tidak berhenti di level diplomatik, tetapi sudah masuk ke ranah teknis penyelenggaraan haji dan umrah. Artinya, skema wisata ini dirancang agar bisa diintegrasikan dengan paket perjalanan ibadah yang sudah berjalan.
Jika MoU terealisasi, jemaah Indonesia berpeluang memilih paket perjalanan yang menyertakan singgah wisata di Yordania. Durasi dan destinasi spesifik belum dipaparkan dalam pertemuan tersebut, begitu pula soal biaya tambahan yang mungkin dibebankan ke jemaah.
Kemenhaj belum merinci kapan penandatanganan MoU akan dilakukan. Informasi terkini soal skema, biaya, dan destinasi yang ditawarkan dapat dikonfirmasi langsung ke Kementerian Haji dan Umrah atau agen travel resmi penyelenggara umrah dan haji.
Bagi traveler yang merencanakan ibadah sekaligus liburan, perkembangan ini layak dipantau. Yordania menyimpan sejumlah situs bersejarah yang biasa masuk paket wisata Timur Tengah, dan skema singgah ini berpotensi memangkas biaya dibanding mengatur perjalanan terpisah.