TAKENGON — Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah Ariansyah menyebut pihaknya mengusulkan 5.834 pelaku usaha, namun hasil verifikasi menetapkan 3.607 orang sebagai calon penerima tahap pertama. Sisa 1.924 kuota masih dalam proses pemenuhan syarat administrasi.
Bantuan senilai Rp 3 juta per penerima diarahkan untuk memulihkan roda ekonomi Negeri Gayo yang sempat lumpuh pascabencana hidrometeorologi November 2025. Bencana merusak jalan dan jembatan, memutus akses pasar, hingga menekan permintaan produk usaha kecil.
Calon penerima diminta mengecek namanya di kantor camat masing-masing, lalu melengkapi persyaratan melalui akun Sapa UMKM menggunakan NIK. Syarat utama yang wajib dipenuhi adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat diurus lewat Dinas Penanaman Modal dan PTSP setempat.
"Bantuan akan ditransfer langsung ke rekening penerima melalui bank yang ditunjuk," kata Ariansyah, dikutip dari keterangannya di Takengon.
Penerima yang sudah tercatat sebagai nasabah KUR, terindikasi terlibat judi online, atau terdaftar sebagai nasabah Mekar dinyatakan gugur. Ariansyah juga meminta persyaratan administrasi dipermudah dan didampingi, mengingat sebagian pelaku usaha belum terbiasa dengan layanan digital.
Di Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, bantuan itu berarti lain bagi Nadia Mahbengi Mas Nu (20). Penjahit muda yang dinyatakan lulus sebagai penerima ini berencana membeli mesin jahit listrik untuk menggantikan mesin jahit pinggirnya yang sudah lama.
"Semoga dengan alat baru, pesanan bisa bertambah dan penghasilan saya meningkat," ucap Nadia.
Usaha Nadia tidak rusak secara fisik saat bencana. Namun pesanan menurun tajam ketika warga sulit bergerak antar-desa. Bagi dia, Rp 3 juta itu bukan sekadar uang, melainkan alat untuk memperluas peluang usaha.
Secara nasional, program ini menargetkan sekitar 200 ribu usaha mikro di tiga provinsi terdampak. Dari 173.600 data yang masuk, 112.849 dinyatakan valid, dengan 70.296 penerima berada di Aceh atau terbesar di antara ketiga provinsi.
Bantuan tahap kedua akan dibuka hingga batas data 2 November 2026. Seluruh penyaluran ditargetkan tuntas sebelum Desember 2026.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemulihan ekonomi masyarakat sebagai prioritas utama.
"Kegiatan pemulihan tidak boleh dikurangi dampaknya kepada masyarakat. Bantuan ini harus sampai tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat nyata bagi pelaku usaha yang paling membutuhkan," ujarnya.
Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, pemulihan UMKM ditempatkan sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi jangka panjang. Per akhir Oktober 2026, aktivasi pasar rakyat di Aceh telah mencapai 90%.
Selain Banpres, pemerintah menyiapkan restrukturisasi dan relaksasi kredit, kemudahan persyaratan KUR, serta subsidi bunga KUR bagi pelaku usaha terdampak. Dukungan lain meliputi penyediaan mesin dan peralatan produksi, bahan baku, tempat usaha, hingga bantuan logistik distribusi.
Pendampingan dan pelatihan direncanakan lewat Klinik UMKM Bangkit, disertai perluasan akses pasar dan kemitraan dengan sektor usaha serta pemerintah.