ACEH — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hadir dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin. Pertemuan itu membahas paket kebijakan ekonomi yang akan digulirkan pada triwulan III tahun 2026. Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Rakortas tersebut menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang melambat pada awal tahun. Pemerintah akan merancang stimulus yang menyasar penguatan daya beli masyarakat dan sektor industri padat karya. Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global.
Menteri Koordinator Airlangga Hartarto memimpin langsung diskusi. Ia meminta jajarannya menyusun skema insentif fiskal yang tepat sasaran. "Paket ini harus bisa dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil dan menengah," ujar Airlangga dalam pernyataan resmi setelah rapat.
Sumber di lingkungan Kemenko Perekonomian menyebutkan, opsi perpanjangan subsidi energi untuk industri tertentu masuk dalam pembahasan. Kementerian Keuangan diminta menghitung ulang ruang fiskal yang tersedia. Sementara Kementerian ESDM menyiapkan skenario harga gas bumi khusus untuk industri.
Menteri Ketenagakerjaan turut memberikan masukan terkait program padat karya dan pelatihan vokasi. Skema ini dinilai krusial untuk menyerap tenaga kerja baru yang masuk setiap tahun. Pemerintah menargetkan paket kebijakan rampung dalam dua pekan ke depan.
Rakortas ini merupakan rangkaian dari evaluasi triwulanan yang digelar setiap tiga bulan. Hasil pembahasan akan dibawa ke sidang kabinet paripurna untuk mendapatkan persetujuan Presiden. Pelaksanaan teknis di lapangan akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Koordinator.
Pengamat ekonomi memperkirakan paket ini akan mencakup relaksasi pajak penghasilan badan untuk sektor manufaktur dan tambahan subsidi bunga kredit modal kerja. Namun, besaran dan sektor prioritas masih akan dimatangkan dalam rapat lanjutan pekan depan. Pemerintah juga akan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap target defisit APBN 2026.