ACEH SINGKIL — Tuntutan HIMAPAS ini disampaikan dalam sebuah pernyataan sikap yang diterima media, Senin lalu. Organisasi yang mewadahi mahasiswa asal Aceh Singkil itu menyoroti beberapa kasus yang dinilai berlarut-larut tanpa kejelasan, mulai dari dugaan tindak pidana hingga sengketa lahan yang melibatkan warga.
Meski tidak merinci seluruhnya secara gamblang, HIMAPAS menyebut bahwa sejumlah laporan warga tidak kunjung mendapatkan respons hukum yang memadai. Beberapa di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyelidikan namun mandek di tengah jalan.
Organisasi ini mendesak Kepolisian Resor Aceh Singkil dan Kejaksaan Negeri setempat untuk transparan dalam menangani setiap laporan. “Kami tidak ingin ada kesan tebang pilih atau kasus tertentu didiamkan begitu saja,” tulis HIMAPAS dalam pernyataannya.
HIMAPAS menduga ada faktor eksternal yang menghambat proses hukum, seperti tekanan dari pihak tertentu atau kurangnya koordinasi antarlembaga. Mereka juga menyoroti minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang perkembangan perkara yang sedang ditangani.
“Masyarakat hanya bisa menunggu tanpa tahu kapan ujungnya. Ini yang membuat rasa keadilan semakin jauh,” ujar Koordinator HIMAPAS, Rizki Maulana, dalam keterangan yang sama.
Ketidakpastian hukum ini, menurut HIMAPAS, berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga. Beberapa korban kasus penganiayaan dan pencurian disebut enggan melapor karena trauma dengan proses yang berbelit. Sementara itu, sengketa lahan yang tak kunjung selesai memicu konflik horizontal di tingkat kampung.
HIMAPAS meminta pemerintah daerah turun tangan memfasilitasi mediasi jika diperlukan, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan warga biasa dan memiliki dimensi sosial yang luas.
Organisasi ini mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa damai jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan berarti. Mereka juga berencana mengirimkan surat resmi ke Kapolres dan Kajari Aceh Singkil untuk meminta jadwal pertemuan klarifikasi.
“Kami tidak ingin hanya jadi penonton. Jika aparat tidak bergerak, kami akan dorong lewat jalur publik,” tegas Rizki.
Hingga berita ini ditulis, Polres Aceh Singkil dan Kejari setempat belum memberikan tanggapan resmi atas desakan HIMAPAS. Belum diketahui apakah pihak kepolisian akan merespons tuntutan tersebut dalam waktu dekat.
Kasus-kasus yang disorot HIMAPAS ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di Aceh Singkil, sebuah daerah yang tengah berbenah pasca konflik dan bencana alam beberapa tahun terakhir.