ACEH — Dokumen resmi yang baru dipublikasikan mengungkap Newcastle United berutang pajak sebesar £1,9 juta dan dikenakan denda tambahan £1,25 juta. Total tagihan mencapai £3,2 juta atau setara Rp 64 miliar. Kasus ini merupakan hasil investigasi hampir satu dekade yang menyasar praktik transfer pemain di era kepemilikan Mike Ashley, pengusaha Sports Direct.
HMRC menyebut pelanggaran terjadi antara April 2010 hingga April 2016, persis sebelum penggeledahan markas klub di St James’ Park pada 2017. Operasi Loom—nama sandi penyelidikan—mengungkap dugaan klub menggunakan kontrak palsu untuk menyembunyikan penerima uang yang sebenarnya.
Menurut dokumen pengadilan saat itu, Newcastle dituduh "secara sistemik menyalahgunakan" sistem perpajakan saat membeli pemain. Skema rumit ini dirancang untuk menghindari pajak penghasilan, PPN, dan asuransi nasional terkait pembayaran pemain serta biaya agen.
Penyelidikan kriminal terhadap Newcastle akhirnya dihentikan pada 2021. Namun HMRC menegaskan proses perdata tetap berjalan karena adanya "ketidakpatuhan perpajakan yang bersifat serius". Petugas HMRC, Lee Griffiths, sebelumnya menyatakan skema tersebut melanggar regulasi agen FA dan terjadi dengan "sepengetahuan penuh" pihak klub.
"HMRC menghentikan investigasi kriminal sebelum adanya dakwaan. Pemilik baru mencapai penyelesaian perdata dengan HMRC. Tidak ada temuan tindakan sengaja oleh pengadilan atau tribunal dan tidak ada pengakuan tindakan sengaja yang dibuat kepada HMRC," demikian pernyataan juru bicara St James Holdings Ltd atas nama Ashley.
Newcastle United resmi diakuisisi konsorsium pimpinan Dana Investasi Publik Arab Saudi pada Oktober 2021. Meski kepemilikan sudah berganti, sisa-sisa masalah era Ashley masih menghantui klub. Tagihan pajak ini menjadi pengingat bahwa transformasi Newcastle menjadi kekuatan baru Premier League belum sepenuhnya bersih dari beban masa lalu.